SEPARATIS DIBALIK SKENARIO SEPARATOR

Mengungkap Fakta, Dibalik Skenario Sistematik Tuk Sebuah Pengkambinghitaman

Separatis selalu muncul karena dua dua faktor yakni secara keinginan internal dan secara keinginan eksternal. Secara keinginan internal adalah sebuah upaya tuk memisahkan sesuatu yang telah tersatukan sebelumnya dan yang dipaksakan tuk bersatu dan kemudian ingin tuk memisahkan diri lagi. Sementara keinginan yang datangnya dari eksternal adalah sebuah skenario yang dibuat orang, agar seseorang atau sekelompok orang memperjuangkan pemisahan. Upaya eksternal ini, meliputi dua hal yakni, ingin agar pemisahan itu benar-benar terjadi, dan ingin agar ada perlawanan dan dengan demikian memudahkan Negara tuk menghajar seseorang atau kelompok orang itu. Keinginan ekternal ini, selalu diperankan oleh Separator.

Bagimana Konteks Papua?

Persoalan papua sunggulah sangat rumit. Kerumitannya terlihat karena berbagai kepentingan di Papua. kekayaan yang berlipam, menggiurkan orang tuk harus memiliki, walau bukan hak miliknya. Karena sebuah keinginan, maka semua scenario selalu dibuat tuk merebut keinginan orang lain. Pencaplokan papua pun bagian dari sebuah skenario tuk memiliki kekayaan papua.

Keinginan dominan di Papua adalah bangsa Indonesia dan Amerika. Dimana terlihat dua kepentingan besar yakni Politik dan Ekonomi. Amerika memiliki keinginan Ekonomi secara global di Papua, sementara Bangsa Indonesia memiliki keingian Ekonomi dan Politik pun di Papua. Hanya karena sebuah keinginan bangsa Indonesia, maka Papua dipaksakan masuk ke Indonesia, dan kemudian rakyat Papua dibantai dan dibunuh, agar kekayaan Papua dipaksa jadikan milik Bangsa Indonesia.

Semenjak papua diintegrasikan sampai sekarang, banyak sekali operasi-operai yang dilakukan Negara melalui TNI/Polri, yang manah berupaya untuk membunuh orang asli Papua dengan menstigmanisasi orang papua sebagai separatis dan makar.


Mengapa Separatis Lahir di Papua?

Papua dikenal dengan kelimpahan kekayaan. Untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah, apapun bisa dilakukan, baik membantai, memperkosa sampai pada membunuh. Hal itu pun sudah, sedang dan tentunya akan terjadi terus menerus, apalagi oleh sebuah kekuatan besar Negara seperti Indonesia. Hingga kini, rakyat papua tetap terus ditigmatisasi sebagai separatis, dan itu dilakukan agar mudah membantai dan membunuh orang asli papua. oleh Dr. Benny Giay adalah, sebuah upaya mendapatkan surat ijin tuk memudahkan pembunuhan dan pembantaian.

Separatis tentunya tidak lahir dengan sendirinya. Segala sesuatu itu tentunya ada faktornya. Dan untuk Sebutan separatis di Papua, faktornya adalah keinginan memiliki keyaan papua secara menyeluruh dengan cara menstigmanisasi orang asli Papua sebagai separatis untuk mendapatkan ijin atau legalitas, tuk memudahkan pembantaian dan pemunahan orang asli Papua. mereka yang menggagas hal ini adalah para-separator.

Siapa itu separator?

Ini sebuh pertanyaan subtansi yang harus dilihat dengan cermat dan cekatan untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

Separator adalah mereka yang melakukan upaya pemisah. Upayah ini selalu datang karena keinginan, sehingga membedahkan satu dengan yang lain. Upaya ini selalu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan tentunya orang yang terlatih, yang didasarkan pada keinginan. Mereka juga tahu bagimana membuat stigmatisasi separatis tuk mengarahkan terjadinya konflik kepanjangan yang bisa sampai pada penghilangan nyawa pihak lain atau rakyat tak berdosa.

Stigmatisasi separatis di papua sesungguhnya lahir karena separator. Separator ini selalu berpikir bagimana mendapatkan legitimasi dari ungkapan separatis tuk memudahkan pembantaian dan pembunuhan, yang ketika kejahatan kemanusiaan dilakukan, maka muda dipertanggungjawabkan ke Internasional dengan stigmatisasi seperatis tersebut. Seperti layaknya orang papua yang selalu distigmanisasi sebagai separatis dan mudah untuk dibantai dan dibunuh. Dan separator itu ada di mana saja sejak Papua diinginkan masuk ke Indonesia sampai pada pemaksaan masuk hingga sekarang ini.

Separator itu selalu datangnya dari penjajah karena keinginan tuk merebut daerah jajahannya. Karenanya, jika papua dijajah oleh Indonesia, maka Separatornya adalah Indonesia. Dimana, karena keingian besar Indonesia tuk merebut kekayaan Papua, maka satu upaya yang hendak harus dilakukan adalah memusnahkan orang Papua dari tanah Papua. dan hal itu sedang dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap orang asli Papua.

Indikator pemusnahan orang Papua adalah:
1. Kejahatan kemanusiaan (membantai dan membunuh orang asli Papua dari tahun 1961 sampai sekarang)
2. Pematian Psikologi (meneror)
3. Pemarjinalisasian orang Papua (orang papua yang sedang mengalami kepojokan)
4. Pembangunan bias Pendatang (semua pembangunann hanya diperuntukan oleh orang pendatang, dan semua sara hanya dibuat untuk memudahkan orang pendatang lebih maju)
5. Pemanipulasian Sejarah
6. Penutupan Akses pendidikan
7. Buruknya Kesehatan
8. dll

Selagi separator itu ada, maka stigmatisasi separatis akan selalu ada. Stigmatisasi separatis bukan ada dengan sendirinya, namun ia ada karena diadakan oleh Separator.






Oleh: Marthen Goo

STIGMA MAKAR MEMENJARAHKAN PEJUANG DEMOKRASI DAN HAM PAPUA

Makar adalah sebuah kata yang selalu dimainkan oleh para Aparat Negara di Papua. Banyak sekali para aktifis papua yang ditangkap dengan stigmatisasi makar atas diri mereka. Banyak orang Papua menjadi bingung, apa itu makar, siapa itu makar, bagimana makar itu. Kebingungan itu datang dalam kehidupan masyarakat Papua karena dengan ungkapan stigma makar itulah kemudian dengan mudah memenjarahkan semua aktifis Papua yang memperjuangkan Demokrasi dan Ham di papua. sebutan makar ini menjadi ancaman hak hidup terhadap orang asli Papua di Papua.
Contoh kasus adalah Aktifis Papua Bucthar Tabuni. Bucthar Tabuni ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas. Hanya dibilang makar saja kemudian ditahan, dan selanjutnya dipenjarahkan.

Sesungguhnya bahwa makar adalah upaya tipu muslihat atau perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang yang tak berdosa. Jika makar memiliki arti demikian, maka apakah pejuang demokrasi dan Ham Papua pantas disebut makar? Tentu sangatlah tidak. Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa itu sebuah manipulatif yang hendak dibangun oleh Negara Indonesia atas rakyat Papua. Dengan gambaran demikian, maka tentu terlihat bahwa Indonesia sungguh sangat kejam.

Bucthar Tabuni yang bangkit dan bicara masalah kebenaran saja, kemudian ditangkap dan dipenjarahkan. Ia dikenakan kasus makar. Sementara jika dilihat dari definisinya, sangat jauh dari makna sesungguhnya. Sebenarnya bahwa polisi sudah melakukan Proses makar itu, karena sudah menghasut banyak orang kalau bucthar adalah makar. Polisi juga sudah berusaha tuk mematikan ruang demokrasi di Papua, maka itu sudah masuk dalam tindakan makar. Perlakuan stigmatisasi makar tidak hanya kepada Bucthar, tapi kepada semua anak-anak Papua yang bicara masalah kebenaran dan keadilan di Papua, justru distigmatisasi sebagai makar.

Sesungguhnya, upaya stigmatisasi makar adalah “telah melakukan praktek makar”. Stigmatisasi makar itu datang dari pemerintah atau Negara dan Kepolisian, maka mereka sudah melakukan makar itu.

Siapakah Sebenarnya Yang Pantas Digelarkan Makar?

Makar hanya pantas diberikan kepada mereka yang menipu, tapi juga yang melakukan perbuatan atau usaha membunuh orang lain. Dan hal itu terlihat pada Negara Indonesia. Dimana pada waktu pepera 1969 di selenggarahkan, 1025 orang Papua yang tanpa melalui aklamasi, melainkan ditarik-tarik oleh Militer Indonesia, dalam todongan senjata, mereka dipaksakan untuk memilih Indonesia dan akan diberikan semua kebutuhan yang mereka mau, serta yang tidak memilih Indonesia, ditembak Mati ditempat. Saksi sejarah Wilem Songgonao yang waktu itu mau dibunuh dan melarikan diri Ke PNG karena memilih Papua merdeka. Selain itu, sejak 1961 ketika trikora dikumandangkan, operasi militer sudah dilakukan, dan banyak sekali rakyat Papua yang dibunuh diseluruh Papua.

Pembantaian dan pembunuhan selalu dilakukan, sampai kini jumlah orang Papua pun kian hari kian punah. Kepunahan orang papua dilakukan dengan berbagai cara. Upayah pemusnahan keaslian orang lain dan penghilangan nyawa orang lain adalah tindakan makar.

Dari peristiwa kejahatan diatas, maka terlihat beberapa hal besar yang sudah dilakukan Negara Indonesia adalah “Pemaksaan Kehendak, Penipuan, Pembantaian dan Pembunuhan”. Dan hal diatas sudah keluar jauh dari Pancasila, GBHN, UUD’45 serta perundangan lainnya, karena sudah melakukan kejahan dan pembohongan publik.

Terlepas dari itu, maka upaya menstigmanisasi makar adalah makar, dan karenanya Polisi dan Negara sudah melakukan makar karena menstigmatisasi orang Papua sebagai makar. Dan tidak hanya itu, para hakim pun sesungguhnya sudah melakukan makar dalam peradilan.
Dengan demikian maka telah jelas bahwa, ada sebuah pemanipulasian yang dilakukan.

Melihat sebuah skenario dan bentuk kekerasan sampai pada kepunahan orang asli Papua di tanah Papua, maka yang layak diberikan gelar makar adalah “Negara Republik Indonesia”.






Oleh: Marthen Goo

OTSUS PORAK-PORANDA, SIAPA DISALAHKAN...???

Kebingungan Kini Datang Dibeberapa Elit, Yang Juga Adalah Aktor Perancang Otonomi Khusus

Papua- Porak-porandanya Otonomi Khusus, kini membingungkan beberapa elit yang mendorong diselenggarakannya Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Selintas, tudingan demi tuningan pun saling dilakukan antara satu dengan yang lain, tanpa mengaku diri atas kesalahan yang dilakukan.

Ketidak propesionalan pun kini sangat Nampak, bahwa kajian yang selalu dilakukan hanya kajian asumsi yang didasarkan pada teori subjektif, bukan pada teori objektif. Hal itu sangat terlihat pada seorang yang sering menamakan dirinya sebagai “Pakar” di Papua, yakni DR.Muh. Abu Musaad, M.Si, yang juga adalah Ke¬tua Democratic Center Uncen dalam wawancaranya pada Bintang Papua, minggu 29 Agustus 2010. Di mana dalam komentarnya selalu menyinggung UU No. 35, sementara Papua diperlakukan UU No. 21, yang dalam implementasinya sangat tidak jelas.

Sungguh menyedihkan, dimana rancangan UU tidak serta merta dilakukan atas kajian yang lebih dalam. Sehingga prodak UU seperti UU no 21, hanya sebuah UU yang dipaksakan untuk dipajangkan di Papua, yang implementasinya sangat kabur hingga sekarang ini.
Para pencetus UU No . 21 yang mengobjekan orang asli Papua pun kini terlihat bingung dengan proses pengimplementasiannya. Sementara, dalam perjalanannya, harus ada Peraturan Pemerintah sebagai roh dari otonomi khusus itu, namun roh itu tidak diberikan, sehingga otsus papua, ibarat manusia tanpa roh, yang tentuhnya implementasinya pun akan rancuh dan mati.

Namun sungguh memprihatinkan juga, bahwa ada upaya propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, agar orang papua dan orang papua melakukan pertikaian. Atau agar ada konflik horizontal di papua.

Kini, terlihat bahwa, tata Negara Indonesia yang kacau dan campur-aduk, akan melahirkan permasalahan yang kian hari, kian membengkak. Entah apa jadi papua dan Negara Indonesia, jika semua yang tak mengerti mekanisme, namun selalu menunjukan kesok-sokannya?

Sungguh kini mencekam.




By: marthen goo
Sumber tambahan:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6967:otsus-sudah-tak-up-to-date-dengan-kondisi-faktual-papua&catid=25:headline&Itemid=96

POLDA MASIH MENUNTUT KEDATANGAN KETUA SONODE BAPTIS PAPUA

Ketua Senode Baptis, Socrates Sofyan Yoman Tetap Menegakan Kebenaran Di Papua, Tuk Keselamatan Umat TUHAN

Jayapura- Gereja lahir tuk menegakkan kebenaran di manapun, dan menyelamatkan umat TUHAN yang hendak dibantai dan diintimidasi di mana pun. Hal serupa pun terlihat seperti di Papua. Banyak sekali umat TUHAN yang dibantai dan diintimidasi. Nilai kemanusiaan pun hilang di dunia Papua. Ketika gereja harus berkata kebenaran dan keadilan bagi umat TUHAN, gereja selalu dicap (distigmanisasi) sebaga separatis.

Pencaplokan itu sengaja dibuat oleh aparat Indonesia agar gereja diam dan tak bersuara, dengan demikian, aparat dengan seenaknya dan semudahnya membantai dan membunuh umat TUHAN yang tak berdosa itu.

Kini Socrates Sofyan Yoman, yang adalah ketua Sinode Gereja Baptis Papua, dengan beraninya bangkit dan melawan tiap kekerasan yang dibaut dan diskenariokan oleh orang terlatih. Ia pun mengatakan bahwa umat TUHAN di Papua harus diselamatkan. Semua manusia di Papua harus menghargai dan mengakui hak hidup manusia sebagai ciptaan TUHAN yang hakiki. Walau ia harus di panggil, ia pun tetep berbantah, kalau ia tidak akan dating ke Polda Papua.

Dalam wawancaranya di bintang papua pada minggu, 29 Agustus 2010, Ketua Sinode Baptis pun mengatakan Stop stigmatisasi OPM, maker dan separatis bagi rakyat Papua. Di lain pihak, ia pun dengan keras mengatakan kalau ia tidak akan dating ke Polda.

Kejahatan di papua dilakukan oleh aparat. Sehingga sangat tidak logis, jika aparat meminta seorang imam datang kepada mereka untuk memintah maaf.

Kini terlihat, bahwa bangsa Indonesia, melalui aparat militernya sudah menunjukan kedangkalan pengetahuan dan pemahamannya. Jika sebuah bangsa memiliki pengetahuan yang sempit, maka kemungkinan Negara akan hancur.

Sungguh memprihatinkan, melihat aparat yang menunjukan kedangkalan pengetahuannya.




By: Marthen Goo
sumber tambahan:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6968:stop-stigmatisasi-opm-makar-dan-separatis&catid=25:headline&Itemid=96

DIALOG: Sebuah Sarana Perdamain

PAPUA- Penyelenggaraan dialog sering dilakukan diberbagai daerah konflik, dikala tidak ada jalan perdamaian lainnya. Dialog juga sering dipakai sebagai sebuah alat komunikatif tuk pencapaian perdamaian tuk daerah konflik. Dalam proses dialog, tidak ada istilah menang kala, namun yang ada hanyalah menang-menang atau kalah-kalah. Dengan upaya dialog, akan melahirkan sebuah kesepahaman bersama tuk sebuah perdamaian.

Pentingnya dialog adalah melahirkan sebuah upaya perdamaian tuk sebuah perubahan yang berarti dalam penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Dialog juga sering disebut upaya pencapaian jalan tengah untuk penyelesaian masalah. Dan hal itu pun telah dilakukan di berbagai Negara-negara yang merinduhkan perdamaian tersebut.

Dalam dialog tersebut, pentingnya melibatkan pihak ketiga yang netral. Sehingga pengertian netral disini adalah mereka yang bukan datangnya dari kedua belah pihak atau mereka yang bukan memiliki hubungan diantara satu belah pihak. Dan tentunya mereka yang independen dan memiliki niat baik tuk penciptaan perdamaian di dunia. Pihak ketiga ini pun selalu datangnya dari kesepakatan bersama kedua belah pihak yang akan berdialog.

Pihak ketiga yang harus dilibatkan pun, harus mempertimbangkan tingkat tinggi rendahnya masalah yang dihadapi. Sehingga, tentunya dialog itu benar-benar jujur tuk sebuah upaya penciptaan dalam pencapaian perdamaian.

Dalam prosos dialog tersebut, hal yang paling penting adalah berjiwa besar dari kedua belah pihak. Selain berjiwa besar, harus memiliki keinginan dan kerinduan untuk perdamaian. Hanya dengan demikian, maka dialog itu akan berjalan dengan maksimal.


Apakah Dialog Penting Bagi Papua?

Ini sebuah pertanyaan refleksi yang penting sekali dicernah dalam proses prefleksiannya berdasarkan fungsi dari dialog itu sendiri.

Papua adalah daerah yang diisolirkan, dan dibuat konflik oleh orang tertentu, hanya kerena kepentingan sesaat, yang tanpa disadari telah mengorbankan rakyat tak berdosa. Misalnya proses pengadudombaan, stigmanisasi dan lainnya, yang kemudian memberikan legitimasi kepada aparat tuk membantai dan membunh keaslian Papua. selain membantai dan membunuh, kekayaan papua pun diambil dan alamnya dirusakan, sehingga mengkerdilkan orang asli papua.

Tiap pantauan dunia internasional pun ditututpi oleh Negara Indonesia. Wartawan yang hendak meliput berita pun dilarang liputannya oleh aparat dan lainnya. Apalagi wartawan luar yang hendak masuk ke papua, mala justru di tahan dan dideportasikan keluar. Indepensi wartawan pun ditutupi oleh aparat Indonesia.

Ada apa dengan upaya penutupan informasi di Papua?
Ini sebuah pertanyaan yang memiliki keraguan penih terhadap Indonesia yang menutup semua itu. Sudah tentu orang akan beranggapan bahwa pasti Negara sedang melakukan kejahatan kemanusiaan di Papua.

Untuk itu, jika merajut pada pertanyaan, apakah dialog penting bagi papua? maka sudah tentu itu sangat penting untuk papua, agar rakyat papua yang sisah sedikit ini bisa diselamatkan. Selain itu, agar ada penghargaan terhadap keaslian papua. dan agar kemiskinan dan kemelaratan orang papua pun bisa dipajukan untuk maju, serta agar ada ruang, dimana kondisi Papua bisa dipulikasikan agar orang papua pun layak hidup sebagai manusia seperti manusia lain di dunia ini.


Sesungguhnya dialog adalah salah satu sarana menuju perdamaian dan keselamatan bagia rakyat yang ditindas dan dimarjinalkan.


Oleh: Marthen Goo

ADAKAH SEBUAH NILAI DI INDONESIA

PERDAMAIAN SEBAGAI UPAYA PENGHORMATAN TERHADAP NILAI KEMANUSIAAN

Indonesia yang sering dikatakan sebagai Negara demokrasi,. Kini pun kedemokrasian yang dimiliki Negara Indonesia tidak terlihat baik esensi maupun subtansinya. Banyak kejahatan yang terjadi di Negara ini. Banyak rakyat sipil di papua yang dibantai dan dibunuh. Hanya karena kepentingan ekonomi Negara, rakyat papua diadudombah dan dibunuh. Seknario demi scenario terus dibangun sehingga memudahkan Negara tuk membantai dan membunuh orang asli papua. setiap aksi sebagai upaya perdamaian yang hendak dilakukan saja pun selalu dilarang oleh aparat Negara. Papua kini dicengkamkan oleh Negara. Rakyat tak berdosa selalu dimarjinalkan dan dipunahkan.

Rakyat papua yang selalu dalam aksinya meminta agar ada penghargaan terhadap hak hidup mereka pun selalu diabaikan oleh Negara. Negara selalu diam membisu membiarkan rakyat Papua harus hidup dalam penderitaan. Kampanye pemerintah baik propinsi, maupun pusat kepada dunia luar (dunia Internasional) seakan Papua sudah dibangun dan aman terkendali. Sementara kondisi nyata, rakyat papua sungguh sangat mencekamkan. Diera Otonomi Khusus saja, 72,72% rakyat papua hidup dibawah garis kemiskinan (BPS 2007). Sekitar 500.000 anak Papua mengalami Gizi buruk. 293 warga dogiai mati akibat diare dan muntaber (2008) dan 230 warga deyai pun mati karena diare dan muntaber (2010). Sementara kampanye pemerintah baik pusat dan propinsi seakan papua makmur dan sejahtera. Hal tersebut terlihat pada kampanye Barnabas Suebu (Gubernur Papua) di Bali. Dalam kampanyenya dia, ia pun mengatakan bahwa otonomi khusus sudah berjalan maksimal. Semua rakyat damai dan sejahtera.

Pembohongan publik pun selalu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Sesungguhnya bahwa pemerintah daerah hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jika Negara memiliki niat baik terhadap warga negaranya, maka tentu Negara harus membuka diri dan mau duduk bersama rakyatnya yang adalah warga Negara untuk mencari sebuah solusi. Karenanya penting digelar sebuah upaya Dialog antara Pemerintah pusat dan rakyat papua yang dimemediasi pihak yang netral sebagai upaya penghargaan terhadap warga Negara.

Jika Negara Indonesia memiliki sebuah keinginan tuk perdamaian terhadap warga negaranya, maka tentu, Pemerintah pusat akan membuka diri tuk menyelenggarakan dialog terhadap warga negaranya tuk sebuah perdamaian dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Namun apakah Negara Indonesia ini mau menyelenggarakan proses perdamaian dan keselamatan warga negaranya, sementara kampanye pembohongan publik selalu dilakukan?
Jika demikian, adakah nilai kemanusiaan di Indonesia?
Ini sebuah mimpi, apalagi Indonesia dikenal dengan Negara miskin, yang mata uangnya paling terkecil dunia dan memiliki hutang Negara yang begitu banyak. Selain itu, Indonesia pun mengalami krisis demokrasi, krisis kejujuran dan kebenaran.

Sesungguhnya bahwa upaya perdamaian penting dilakukan, agar rakyat terselamatkan. Hanya dengan demikian, maka nilai kemanusiaan akan terjunjungkan.



By: Marthen Goo

SOKRATAS DIJAGA POLISI DI KEGIATAN SEMINAR

Dengan Senjata Lengkap Dan Sebuah Mobil Tahanan Polda Serta Beberapa Motor Polisi, Pdt. Socrates Sofyan Yoman (Ketua Sinode Baptis) Dijaga Tuk Ditangkap Pada Kegiatan Seminar Himpunan Mahasiswa Lani Jaya.

Jum’at, 13 Agustus 2010
Jayapura- Kepanikan datang menghampiri mahasiswa lani jaya diselah-selah seminar tentang kepemimpinan digelar di Aula Expo siang kemarin, kamis, 12 agustus 2010, pada pukul 14.30 – 14.00. kepanikan itu datang dikala banyaknya polisi berhaburan di tempat di mana seminar dilakukan. Hamburan polisi tersebut dilihat dengan senjata lengkap, yang kedatangannya menggunakan sebuah mobil tahanan polda dan beberapa motor.

Selintas psikologi mahasiswa menjadi ancama karena bingung dan panik melihat kedatangan Polisi bersenjata lengkap se-mobil dan beberapa motor seakan mau membubarkan mahasiswa dan mau menangkap mereka. Bagi mahasiswa yang baru, justrus kelihatan ketakuatn luar biasa apalagi melihat Polisi dengan senjata lengkap seperti itu yang terkesan hendak mau pergi perang.

Mahasiswa lani sangat sesal dengan sikap dan aroganya kepolisian yang telah datang ketempatnya, yang sesaat membuat ketegangan dan membuat kepanikan terjadi. Dan ini kemudian dipandang sebagai upaya meneror psikologi mahasiswa lani jaya, khususnya mahasiswa yang baru di kota Jayapura.

Seminar tentang kepemimpinan itu, diminta Pdt. Socrates Sofyan Yoman yang adalah ketua Sinode Baptis tuk membawa materi pada jam 03-selesai bersamaan dengan DPR D Lani Jaya. Sementara pada jam yang sama, Polisi datang tuk mau menangkap Sofyan. Dalam komunikasi selulernya dengan seseorang, Sofyan mengatakan, kalau mau tangkap saya, datang saja ke rumah, tangkap saya di rumah karena saya ada di rumah. Sofyan pada jam yang sama, tidak datang ke acara seminar itu. Karena ia tahu kalau Polisi datang ke seminar, dari penerima telepon seluler itu. Selanjutnya Sofyan pun menunggu kedatangan Polisi di rumahnya.

Sikap Polisi yang datang ke seminar dengan senjata lengkap bersama mobil polda dan beberapa motor dinilai sangat memalukan. Tanpa surat penanganan, Polisi kemudian datang ke Expo dimana seminar digelar tuk menangkap Sofyan.


oleh: marthen goo

GEREJA DIANGGAP DILECEHKAN MILITER

Nilai Keimanan Seharga Rupiah, Kekuasaan Memenjarah Kebenaran


Kamis, 12 Agustus 2010

Jayapura- Parah Tokoh Gereja kini menjadi bingung dengan posisi Militer di Indonesia, khsusnya di Papua. Kefungsian dan ketugasan pun dinilai tak bermakna. Dalam jumpa kami dari individu Tokoh ke Tokoh yang lain, mereka pun bertanya sebenarnya tugas apakah militier Indonesia di tanah Papua ini, funsinya seperti apa. Rakyat yang seharusnya diberi pelayanan dan perlindungan hukum serta hak hidup pun, justru terlihat dijerah hak hidup mereka.

Seluruh Rakyat pun bingung dengan keberadaan Militer di Papua yang terlihat arogan dan bukan untuk melindungi rakyat Papua. Tiap rakyat Papua yang berjuang akan hak hidupnya saja pun justru diperhadapkan pada Militer yang melahirkan konflik-konflki baru bagi kehidupan sosial rakyat Papua. UU yang dibuat pun terkesan hanya sebatas kertas.

Banyak Masyarakat yang kini terlihat berkelompok-kelompok membahas kebingungan mereka akan arogansi Militer, khsusnya Kepolisian di papua yang akan memanggil tokoh Gereja mereka. Banyak yang berkata, Militer ini sebenarnya datang untuk apa. Tanpa Militer di Papua, kami selalu aman ko. Selain itu, ada juga yang berkata, bahwa jika tokoh Gereja di tahan, maka rakyat akan berbondong-bondong dan melakukan aksi besar-besaran kepada Polda Papua.

Sungguh sedih, Negara yang katanya memiliki nilai demokrasi saja pun terlihat konyol dan gegabah. Jika Polisi dewasa, maka sebuah pernyataan hamba TUHAN yang menyatakan bahwa umat TUHAN itu penting diselamatkan dan hak hidup mereka harus dijunjung tinggi, maka itu harus menjadi dukungan Kepolisian. Jika Polisi dimintai kejujuran dan mau membuka sebuah fakta atas kebenaran itu, maka seharusnya Polisi pun membuat satu tim advokasi dalam investigasinya dulu tuk membenarkan bahwa penyerangan itu datang dari pihak militer Indonesia atau TPN. Namun terkesan gegabah dan konyol karena tanpa dilakukan investigasi, justru isolasi dilakukan oleh militer.

Jika isolasi dilakukan tanpa investigas dan tiap advokasi dalam investigasi yang mau dilakukan justru ditutup, maka itu sebuah pertanyaan dari sebuah kebenaran peristiwa itu.
Terlepas dari sebuah skenario yang dibangung itu, pihak Gereja hanya tahu bahwa semua umat manusia adalah umat TUHAN, yang hak hidup mereka harus dilindungi dan diselamatkan oleh siapa pun sekalipun itu Kepolisian, terlepas dari kesalahan apa yang sudah dibuatnya. Apalagi umat yang tak bersalah. Berdasarkan hal demikian, sungguh wajar jika Pendeta Sokrates Sofyan Yoman mengatakan bahwa, kasus puncak jaya adalah sebuah skenario karena tanpa investigasi lebih jauh, polisi sudah menuduh dan melakukan operasi yang menghancurkan semua tempat di mana rakyat sipil bermukim, yang melahirkan pengunsian besar-besaran dan itu sudah melanggar hak hidup rakyat setempat.
Jika Pendeta Sofyan telah berkata sebuah kebenaran itu, mengapa Polisi justru memojoknya. Mengapa Polisi justru memojok tokoh Gereja yang adalah ketua sinode, yang sudah semestinya bicara masalah kebenaran dan keselamatan umatnya. Berdasarkan sikap bantaan kepada hamba TUHAN, maka sangat terlihat bahwa, iman hanya bisa dibayar rupiah dan kekuasaan memenjarahkan kebenaran. Karena setiap kebenaran yang dinyatakan di Papua, terkesan melawan kepolisian (polisis terlihat anti akan kebenaran di Papua).

Jika Gereja yang menyuarahkan kebenaran dan keadilan di tanah papua saja diseparatiskan, jika tokoh gereja yang berkata bahwa umat TUHAN harus diselamatkan dan stop atas skenario tuk membunuh umat TUHAN saja dipaksa pemanggilannya dan terkesan upaya tuk melumpuhkan kebenaran dan keadilan di Papua, maka sudah sangat tentu “Gereja dilecehkan oleh Militer”.

Sungguh ironis, melihat keamanan berlaga preman.



By: marthen goo

SOFYAN AKAN DIJEMPUT PAKSA OLEH POLDA PAPUA

Sudah Dua Kali Surat Pemanggilan Polda, Sofyan Tetap Menolak Karena Hamba TUHAN Hanya Patut Kepada TUHAN Dan Hukum-Nya, Bukan Kepada Pemerintah Atau Pun Kepolisian

Rabu, 11 agustus 2010

Jayapura- Kini kali yang kedua, Ketua Sinode Baptis, Pdt. Sokrates Sofyan Yoman dipanggil Polda Papua, dengan nomor panggilan B/741/VIII/2010/Dit Reskrim, namun ia tetap dengan tegas mengatakan bahwa, selaku Ketua Sinode dan Hamba TUHAN, ia tidak akan pernah menerima panggilan itu, karena ia adalah Hamba TUHAN. Dalam pandagannya siang tadi, rabu, 11 agustus 2010, ia mengatakan bahwa hamba TUHAN tidak perlu berjumpa dan tunduk kepada penguasa siapapun baik pemerintah atau pun polda.

Surat pemanggilan pertama dikeluarkan 7 agustus 2010, yang mana dimuat bahwa, Sdr. Socrates Sofyan Yoman untuk mengklarifikasi “OTK Tembak Mati Warga Sipil di Puncak Jaya”, yang mana waktu klarifikasi yang diberikan 9 agustus 2010, namun sangat lucu karena justru surat pemanggilan keduanya dibuat juga pada tanggal yang sama yakni 9 agustus 2010. Sementara perihalnya baik surat pertama dan kedua adalah “undangan Klarifikasi”.

Pandangan yang disampaikan Sofyan memanglah sangat benar, bahwa hamba TUHAN berhak melindungi umat dan jemaat dan mereka hanya berbakti kepada TUHAN, bukan kepada penguasa duniawi. Selalin itu pun bahwa seluruh Rakyat Papua di Tanah Papua tidak lagi percaya kepada militer Indonesia baik TNI/Polri karena dipandang bahwa ulah semua kekerasan di Papua adalah Mereka (Militer Indonesia). sebelumnya pandangan kenyataan mengatakan bahwa sebelum Rakyat Papua harus bergabung dengan Indonesia, Rakyat Papua hidup aman, damai dan tenteram, namun ketika Indonesia masuk dengan berbagai operasi-operasinya yang membantai dan membunuh rakyat papua dengan berbagai macam oprasi, kini membuat rakyat luka dan tak percaya kepada militer Indonesia baik polisi maupun tentara.

Tiap insiden atau pun masalah yang terjadi di Papua, pandangan Rakyat Papua adalah sebuah skenario yang sengaja dibuat dalam rangka mempercepat proses kepunahan Orang Asli Papua dan untuk membuka lahan bisnis atas pencairan dana dengan alasan pengamanan, serta agar program dibentuknya kodam-kodam baru di papua pun terjadi.

Ketika paradigma itu sudah menjadi konsumsi Rakyat Papua, dan tertanam dari satu generasi ke generasi berikutnya yang melahirkan terjadinya ketidak percayaan Rakyat terhadap Militer Indonesia. berdasarkan hal demikian, maka sudah seharusnya pihak Kepolisian malu diri dan mengintrokpeksi diri. Bukan gegabah memanggil seorang tokoh agama yang selalu menjaga dombanya dan mengatakan kebenaran terhadap penyelamatan domba-dombanya.

Jika Gembala domba (Gembala atas umat) dipanggil paksa oleh Pihak Polda, maka bagimana dengan domba-domba? Apakah Polda sengaja untuk menyesatkan domba-domba dan melahirkan konflik baru?

Ini terlihat bahwa pihak kepolisian yang ada di polda papua sesungguhnya tak memiliki sedikit nilai kemanusiaan tuk menyelamatkan orang papua, karena seorang hamba TUHAN yang selalu menyuarahkan kebenaran dan menjalankan perintah TUHAN di tanah Papua saja akan dipanggil paksa, sementara hamba TUHAN adalah suara pelaku kenabian dan kebenaran. Disisi lain juga bahwa tidak adanya penghargaan kepolisian terhadap gereja yang ada di papua, karena k
Ketua Sinode Baptis hanya menyampaikan suarah kenabiaannya atas pentinya keselamatan umat TUHAN di Tanah Papua, khususnya di Puncak Jaya. Jika suarah kebenaran dan kenabian yang disampaikan oleh Ketua Sinode Baptis saja dilarang dan ditantang sampai pada rencana penjemputan secara paksa, bagimana dengan rakyat kecil yang tidak tahu apapun? Apakah kebenaran di Tanah Papua harus dipadamkan dengan cara memanggil paksa itu?

Satu hal yang menjadi tanda tanya adalah, aparat yang dikirim ke Puncak sungguh sangat banyak sampai ribuan orang, namun ko masalahnya sampai sekarang berlarut-larut?
Kalau misalnya pembunuhannya dilakukan oleh TPN, dari mana TPN mendapatkan senjata modern, sementara pos polisi sangat ketat dan berdekatan mengurungi daerah itu?
Selain itu, semua akses masuk, sangatlah susah karena diisolirkan oleh Pihak Militer.

Jika demikian, maka semua orang akan berkata, militer harus jujur dengan semua yang terjadi itu karena semua akses dan proses diisolirkan oleh Pihak Militer.

Sungguh memprihatinkan karena ada upaya mematikan nilai kebenaran di Papua dengan cara, melumpuhkun ajaran TUHAN atas umatnya di Papua.

Dugaan dibalik penjemputan paksa Pdt. Socrates Sofyan Yoman, akan melahirkan konflik besar, sehingga disisi lain adalah upaya mematikan semangat perlawanan dan kebangkitan rakyat Papua, apalagi selisi waktu panggilan yang diluar aturan pemanggilan. Kesannya terlihat rancuh sehingga terlihat sebuah skenario yang dibangung tuk melumpuhkan semangat lawan rakyat tapi juga upaya kearah konflik papua, yakni antara rakyat papua dan kepolisian. Dengan demikian boleh dikata, memanggil Sofyan sama artinya melahirkan konflik baru di Papua.

Kini hanya penantian, kapankah hamba TUHAN, Ketua Sinode Baptis Papua, Sokrates Sofyan Yoman dijemput paksa oleh pihak Polda Papua.



By: marthen goo

Sokrates Terancam Dijemput Paksa Polisi

Senin, 09 Agustus 2010 23:00

JAYAPURA—Sikap penolakan, Duma Sokrates Sofyan Yoman untuk memenuhi panggilan pihak Polda Papua guna mengklarifikasi pernyataanya yang dinilai memojokkan institusi TNI/Polri terkait rangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya, membuat pihak Polda tidak akan tinggal diam. Karena itu pIhak Polda akan melakukan upaya paksa memanggil Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua tersebut.
Demikian disampaikan Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Pol Petrus Waine SH MH ketika dihubungi di Mapolda Papua, Jayapura, Senin (9/8). Dikatakan, pihak Polda Papua melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 mengundang yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataan atau kata- katanya yang menuduh seolah- seolah peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya didalangi TNI/ Polri.
Dikatakan, Sokrates Sofyan Yoman harus memenuhi panggilan pihak Polda Papua serta harus bertanggungjawab dengan pernyataan yang mengatakan TNI/Polri ikut bermain dalam peristiwa peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya, termasuk aksi penembakan terhadap warga sipil dan TNI/Polri.

“Pernyataan yang disampaikan harus punya data dan fakta. Kalau dia mengatakan demikian disertai data dan fakta mari kita buktikan bersama. Apabila ternyata ia tak memiliki data atau fakta menyangkut tuduhannya, maka hal ini tak etis ” tanyanya.
Namun demikian, lanjutnya, ia belum memastikan kapan upaya paksa untuk memanggil Sokrates.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, panggilan Polda Papua melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus terhadap Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua Duma Sokrates Sofyan Yoman terkait pernyataannya yang dinilai memojokkan institusi TNI/Polri menyangkut rangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil di Puncak Jaya.
Dia mengatakan, TNI/Polri tak pantas memanggilnya untuk mengklarifiaksi pernyataannya. Alasannya, ia adalah tuan dan pemilik negeri serta ahli waris tanah ini.
Sementara itu, salah seorang pengamat masalah hukum di Tanah Papua, Gustaf Kawer SH, di Abepura, menilai Polda Papua terlalu reaktif terhadap pernyataan Duma Sokrates Sofyan Yoman serta terkesan proses hukumnya prematur dalam melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
“Pemanggilan Polda itu kalau mau dilihat terlalu reaktif dan proses hukumnya juga akan sangat prematur,” ungkap Senin (9/8) kemarin.
Praktisi hukum ini mengatakan, Polisi sebagai lembaga pengayom masyarakat harus bisa menerima kritikan dengan besar hati, apalagi kritikan yang dilayangkan kepada polisi tersebut merupakan satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada polisi.
“Polisi jangan alergi untuk dikritik, apa yang dikatakan pak Yoman itu karena dia prihatin dengan umat di sana, kita semua tahu kalau bahwa penembakan di Puncak ini sudah terjadi lama, banyak pasukan di sana, inikan jadi pertanyaan,” terangnya.
Kawer mengatakan, seharusnya Polisi menggunakan hak jawab lewat media, bukan malah mengirim surat pemanggilan terhadap masyarakat yang mengkritisi kinerja Polisi, pasalnya kritikan Duma Sokrates Sofyan Yoman tersebut dilakukan lewat media.
“Pak Yoman tidak melakukan kejahatan, jadi Polisi tidak perlu lakukan pemanggilan, dia kan bicara lewat media, maka polisi juga punya hak untuk menjawab lewat media,” sarannya.
Nah, kalau Polisi sudah bertindak seperti ini, ragu Kawer, maka semua kritikan dari masyarakat yang sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam era demokrasi ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum, dan siapa saja bisa dipanggil oleh Polisi.
“Kalau beginikan repot, karena polisi tidak mau dirinya di kritik,” sambungnya.
Menyinggung penolakan yang dilakukan Duma Sokrates Sofyan Yoman terhadap panggilan Polisi, kawer mengatakan, penolakan tersebut merupakan hak yang bersangkutan.“Saya pikir itu hak dia, untuk menolak dipanggil, dia kan bicara di media,” tandasnya. (mdc/hen)

Sumber:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6494:sokrates-terancam-dijemput-paksa-polisi&catid=25:headline&Itemid=96