Calon Tunggal Kapolri Tidak Demokratis

Pemunculan calon tunggal Kapolri seperti halnya calon tunggal calon tunggal pada pemilihan gubernur Bank Indonesia, dinilai sebagai budaya yang tidak sehat dalam membangun iklim demokrasi.

Menurut pengamat politik Andrinof Chaniago, bila Indonesia konsisten mengikuti pola demokrasi, seharusnya Presiden SBY mengajukan calon Kapolri lebih dari satu, sehingga DPR mempunyai pembanding dalam menjatuhkan pilihan.

“Sebaiknya calon Kapolri lebih dari satu, sehingga lebih demokratis. Tapi itu kan kembali lagi kepada presiden, terserah mau mengajukan berapa calon,” ujar Adrinof kepada matanews.com di Jakarta, Kamis (29/7).

Ia mengatakan, dengan sukses pencalonan tunggal yang terjadi dalam pemilihan Gubernur BI baru-baru ini, maka sangat besar kemungkinannya Presiden SBY akan mengulangi hal yang sama pada pemilihan Kapolri yang baru.

“Karena tingkat resistensinya relatif kecil, makanya presiden berani mengajukan calon tunggal. Apalagi koalisi di DPR juga sangat kuat. Jadi pencalonan ini sudah sangat diperhitungkan,” tandasnya.

Atmosfer pencalonan tunggal Kapolri pun sudah dirasakan oleh Andrinof. Ia juga tak menampik bahwa ada kepentingan presiden dibalik pencalonan tunggal tersebut karena Kapolri merupakan salah satu pion penting dalam pilar sistem keamanan dan penegakan hukum negara.

Saat ini ada beberapa nama calon Kapolri pengganti Bambang Hendarso Danuri yang sedang ramai dibicarakan publik.

Nama-nama tersebut adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Yusuf Manggabarani, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Pol Nanan Soekarna, Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Ito Sumardi, dan Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Pol Oegroseno.

Ada pula nama Kapolda Metri Jaya Inspektur Jenderal Pol Timur Pradopo, Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Pol Imam Sudjarwo, Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Pol Pratiknyo, dan Widyaiswara Sekolah Pimpinan Polri Inspektur Jenderal Pol Bambang Suparno. (*mar/bo)

Sumber:
http://matanews.com/2010/07/29/calon-tunggal-kapolri-tidak-demokratis/

2 Agustus, KNPB Gelar Mimbar Bebas di Makam Theys

Rabu, 28 Juli 2010 20:46
JAYAPURA—KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang selama ini cukup gencar dalam menyuarkan Referendum, Rabu (28/7) kemarin kembali melakukan aksi demo damai.
Demo yang dikoordinatori Jubir KNPB Maco Tabuni dimulai dengan pengumpulan massa di depan Kantor Pos Abepura.
Saat melakukan pengumpulan massa tersebut, anggota KNPB KNPB juga membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat yang lewat disekitar aksi pengumpulan massa. Dalam selebaran yang ditndatngi Ketua Umum KNPB sekaligus selaku penanggungjawab aksi demo Bucktar Tabuni tersebut berisikan tentang bergabungnya Papua ke dalam NKRI yang dinyatakan oleh KNPB sebagai aneksasi adalah melangar hukum dan HAM Intrnasional. ‘’Itulah akar persoalan Papua sehingga aneksasi Papua disebut Ilegal,’’ungkapnya yng menyatakan bahwa proses aneksasi tersebut adalah persekongkolan Belanda, Amerika Serikat, Indonesia dan PBB.

Dikatakan bahwa akar persoalan tersebutlah yang terus digugat oleh orang asli Papua. ‘’Akar persoalan itu juga sedang digugat di tingkat Internasional oleh pihak-pihak internasional melalui kajian dalam bentuk buku, seminar, kampanye dan lobi,’’ jelasnya.
Dikatakan juga bahwa supaya bisa mendorong akar masalah itu ke PBB, maka IPWP (Gabungan Parlemen-Pareleman Internasional) dan ILWP (Pengacara-Pengacara Hukum Internasional) sedang mendorong negara-negara agar akar masalah ini bisa dibawa ke PBB, baik secara hukum maupun politik. ‘’Tanggal 19 Juni 2010 lalu, Parlemen oposisi dan pemerintah Vanuatu telah membuat suatu mosi (kesepakatan) untuk membawa masalah Papua Barat ke PBB. hal yang sama sedang didorong di PNG dan Ingris,’’ ungkapnya lagi.
Diungkapkan juga dalam selebaran tersebut bahwa tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 dalam pelaksanaan Pepera diwarnai dengan kekerasan militer dan manipulai. ‘’Tanggal 2 Agustus ini akan diperingati di seluruh pendukung Papua Merdeka DI TINGKAT Internasional dengan mengembalikan Pepera 1969 ke PBB dan menggugat kembali serta menuntut dilaksanakan Referendum sebagai solusi tengah antara Papua dan Indonesia,’’ lanjutnya.
Di dalam selebaran tersebut dicantumkan bahwa pada 2 Agustus 2010 nanti tepatnya pukul 10.00 WP akan dilaksanakan mimbar bebas di Lapangan Pahlawan Makam Theys Eluay. (aj)

Sumber:
http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6239:2-agustus-knpb-gelar-mimbar-bebas-di-makam-theys&catid=25:headline&Itemid=96

Kejati ‘Disuguhi’ Peti Mati

Rabu, 28 Juli 2010 21:02

*Didesak Tuntaskan Kasus Jhon Ibo dan Agus Alua
*Kajati : Jangan Diragukan Komitmen Kejati Papua

JAYAPURA—Sekitar dua puluhan masa Komite Nasional Papua Barat (KNBP) Rabu (28/7) siang kemarin mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, sambil membawakan peti mati (baca:Disuguhi Peti Mati). Mereka mendesak lembaga Kejati Papua menuntaskan kasus Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua.
Aksi massa yang berlangsung singkat di halaman kantor Kejati Papua tersebut, sontak menghentikan aktifitas perkantoran, beruntung massa langsung ditemui Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Palty Simanjuntak SH didampingi Wakajati Papua Hardjono Tjatjo, SH bersama beberapa staf kejati.
Dihadapan Kejati Papua, koordinator Komisi Hukum Ham dan HAM KNPB, sekaligus koordinator aksi, Gepamer Alua, meminta agar Kejaksaan Tinggi Papua menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite birokrasi serta politisi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.
Alua juga membeberkan kasus penyalahgunaan keuangan daerah yang dilakukan ketua DPRP Jhon IBO bersama rekannya Yance Kayame yang diduga bersekongkol menilai uang rakyat dari pos dana bantuan sosial TA 2009 sebesar Rp5.2 miliar serta ketua MRP Agus Alue Alua yang sampai sekarang belum juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dari pos kinerja anggota MRP yang dialokasikan Rp18 miliar.

“Mereka ini kenapa masih berkeliaran, Kejati harus menangkap dan memproses mereka sesuai jalur hukum yang ada di Indonesia, kalau memang ini negara hukum,” terangnya.
Dalam orasinya, Gepamer Alua meminta presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar memimpin langsung pemberantasan korupsi di Papua, karena KNPB kuatir serta tidak pervaya dengan kinerja pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan aparat penehak hukum di Papua.“Kami rakyat Papua sudah tidak percaya, kepada Gubernur, Kajati, Pangdam, DPRP dan MRP, mereka mereka juga terlibat dalam lingkaran koruptor kotor, koruptor berkedok birokrat dan politisi,” teriaknya lewat megaphone.
KNP juga meminta kepada Presiden SBY agar segera meminta pertanggungjawaban dari Gubernur, Ketua DPRP, Ketua MRP, Kajati, Kapolda da Pangdam atas maraknya korupsi di Papua.
Yang tidak luput dari perehatian KNPB dari aksi tersebut, yakni KNPB juga meminta kepada Kajati untuk meneruskan permintaan KNPB agar menghentikan operasi militer dan penangkapan kepada rakyat Papua Barat atas dasar tuduhan separatis dan makar.
“Kami minta tagkap dan penjarakan para koruptor karena merekalah sesungguhnya separatis,” tegas Macho Tabuni yang juga hadir bersama masa KNPB.
Setelah melakukan orasi 30 menit, Ketua Kajati Palty Simanjuntak yang mendengar orasi tersebut, mengatakan pihaknya berterima kasih kepada KNPB yang telah memberikan dukungan terhadap pemberantasan Korupsi di Papua.“Komitmen Kejati Papua tidak perlu diragukan, kami akan bekerja sampai kasus korupsi di Papua ini tuntas, itu amanat presiden pada kami,” tegas Kajati yang juga terlihat bersemangat melakukan diskusi dengan Macho Tabuni.
Setelah melakukan orasi, masa kemudian membubarkan diri secara aman dan tertib serta meninggalkan Kajati Papua. (hen)

Sumber:
http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6251:kejati-disuguhi-peti-mati&catid=25:headline&Itemid=96

Salim: Janji Menhan AS Cuma Basa-basi

REFORMASI MILITER
Rabu, 28 Juli 2010 | 22:47 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Salim Said menilai pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat (AS), yang akan membuka embargo terhadap korps pasukan elit TNI Angkatan Darat (Kopassus), seperti disampaikan Menteri Pertahanan AS Robert Gates sebelumnya, hanya sekadar basa-basi dan tidak akan mungkin dilakukan.
Senator Patrick Leahy di Kongres AS itu masih belum mengubah keputusannya yang keras terhadap Kopassus soal dugaan pelanggaran HAM.
-- Salim Said

Menurut Salim, setiap bentuk kerja sama dengan negara lain yang akan digelar pemerintah AS harus mendapat persetujuan dari Kongres AS karena hal itu akan terkait pula dengan kebijakan anggaran untuk membiayainya. Hal itu disampaikan Salim, Rabu (28/7/2010), usai berbicara dalam diskusi tentang reformasi TNI di Harian Sinar Harapan, Jakarta.

"Senator Patrick Leahy di Kongres AS itu masih belum mengubah keputusannya yang keras terhadap Kopassus soal dugaan pelanggaran HAM. Memang Pentagon kepingin sekali perbaiki hubungan dengan Indonesia karena peran strategisnya di kawasan Asia, menghadapi pengaruh kekuatan baru seperti China dan India," ujar Salim.

Akan tetapi niat dan keinginan pemerintah AS tadi tidak akan bisa dengan mudah dilaksanakan karena Kongres AS juga berperan sangat besar dalam pengambilan keputusan di sana. Menurut Salim, kalau pun ada yang dibuka, paling-paling hanya dalam bentuk latihan kecil-kecilan yang pastinya tidak akan bisa dilakukan di AS.

"Sudah lah, enggak akan ada perubahan yang signifikan soal kerjasama dengan Kopassus karena di Kongres AS masih ada hambatan. Saya pernah kesana (Leahy) ikut melobi, angel (sulit) sekali. Gates itu kan wakil pemerintahnya yang memang mau berbaik-baik dengan Indonesia. Dari dahulu pun mereka begitu. Enggak ada yang baru lah itu," ujar Salim.

Dalam kesempatan sama, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo meminta pemerintah dan TNI melakukan pembenahan ke dalam dan introspeksi diri, terutama terkait dengan nilai-nilai universal macam Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga tidak perlu lagi berubah setelah ada tekanan dari luar.

"Sebaiknya kita proaktif menjadikan semua tantangan tadi untuk kemudian melakukan perbaikan diri serta introspeksi. Semua itu demi kebaikan diri kita sendiri," ujar Agus.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/28/22472134/Salim:.Janji.Menhan.AS.Cuma.Basa.basi

IBUKOTA WAJIB DIPINDAHKAN

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Kamis, 29 Juli 2010 | 08:46 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi, wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa kembali bergulir. Keruwetan yang sungguh tak terperikan di Jakarta sebagai ibu kota negara melatarbelakangi munculnya wacana ini.

Saat ini, tak kurang 59 persen populasi di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 6,8 persen dari total daratan di Indonesia. Kemacetan pun telah menjadi pemandangan lazim di Jakarta, utamanya pada pagi dan sore hari.

Diperkirakan, kerugian material akibat kemacetan di DKI Jakarta mencapai Rp 17,2 triliun per tahun, atau nyaris setara dengan anggaran belanja dan pendapatan DKI Jakarta setiap tahunnya.

Data dari Tim Visi Indonesia 2033 juga menyebutkan, tak kurang 80 persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan pembangunan yang tak merata serta kesenjangan antara Pulau Jawa dan non-Jawa.

"Menurut saya, ibu kota itu wajib dipindahkan," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo, Rabu (28/7/2010), kepada Kompas.com. "Tak ada (gubernur) yang mampu. Sudah sekian gubernur, tetap sama saja kok," tambah anggota Fraksi PDI-P ini.

Ketika dibangun oleh Belanda, sambung Ganjar, Jakarta hanya didesain menampung sekitar dua hingga tiga juta penduduk. Seiring dengan perkembangan zaman, kini tak kurang 10 juta orang memadati Jakarta setiap harinya. Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa, sambung Ganjar, dinilai mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal senada ini disampaikan Direktur Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik Wicaksono Sarosa, yang juga pemerhati isu-isu perkotaan. "Selama ini, kegiatan ekonomi di Jakarta hanya mendorong kemajuan segelintir daerah saja, seperti Jawa Barat dan Banten," ujar Wicaksono, mengutip penelitian Profesor Budi Reksosudarmo.

Usulan pemindahan ibu kota juga disampaikan pemerhati lingkungan hidup, A Sonny Keraf, yang juga dosen Universitas Atma Jaya Jakarta. "Banyak negara melakukan itu dan berhasil mengatasi kemacetan di ibu kota negaranya," kata Sonny dalam tulisannya yang berjudul "Pindahkan Ibu Kota" di Harian Kompas edisi Rabu (28/7/2010).

Pemindahan ibu kota, terutama ke Indonesia bagian timur, dinilai menjadi sebuah langkah dan peluang pemerataan pembangunan di kawasan tersebut. Ini memberi kesempatan yang lebih besar bagi berkembangnya wilayah luar Jawa.

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/29/08465179/Ibu.Kota.Wajib.Dipindahkan

Pipa Kimia Meledak, 200 Orang Terluka

China
BEIJING, KOMPAS.com - Sedikitnya dua orang meninggal dan lebih dari 200 orang terluka dalam sebuah ledakan pipa kimia di China timur, Rabu (28/7).

Ledakan itu terjadi di kota Nanjing, ibu kota Provinsi Jiangsu, sekitar pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 09.00 WIB, kata Radio Nasional China dalam situsnya. Radio tersebut melaporkan, sebuah pipa yang membawa etilen meledakkan di lahan sebuah pabrik plastik yang ditinggalkan, dan seorang reporter radio itu telah melihat dua sosok mayat.

Menurut sebuah website yang dikelola pemerintah provinsi, sekitar 200 orang terluka dalam peristiwa itu telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit lokal untuk pengobatan. Pihak berwenang juga masih mencoba untuk menentukan jumlah korban dalam ledakan yang menerbangkan jendela bangunan sampai sejauh 300 meter.

"Ada puluhan yang terluka di rumah sakit kami. Situasi mereka tidak serius, kebanyakan mereka menderita luka bakar," kata seorang dokter di rumah sakit kota Zhongda, yang menolak untuk mengidentifikasi dirinya. "Tidak ada yang meninggal di rumah sakit kami. Ada orang-orang terluka di setiap rumah sakit besar di Nanjing."

Kantor berita Xinhua mengatakan, kebakaran yang terjadi di lokasi kejadian menyusul ledakan itu telah dipadamkan.

Sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2010/07/28/12385711/Pipa.Kimia.Meledak.200.Orang.Terluka

Sebut Pepera Final, Meset Dinilai Keliru

Selasa, 27 Juli 2010 22:57
Saul: Pepera Hasil Rekayasa Bukan Murni

JAYAPURA—Pernyataan Mantan Tokoh OPM, Nicholas Meset yang menyebutkan Papua final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Mahkamah Internasional, mulai mengundang kontra, kali ini datang dari rekan-rekan seperjuangnya.
Kepada media ini, Selasa (27/7) malam kemarin, Juru Bicara Political West Papua Saul Bomoy kepada Bintang Papua mengatakan, pernyataan Nicholas Meset merupakan pembohongan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat yang dilakukan, karena berada dalam tekanan dan keterpaksaan.
Menurutnya, Pepera 1969 itu belum final dan Mahkamah Internasional maupun badan keamanan dunia (PBB) sejak tahun 1969 hingga saat ini tidak pernah mengeluarka pernyataan ataupun keputusan yang menyebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.
“Papua dalam NKRI itu karena hasil rekayasa Pepera 1969, hasil rekayasa bukan murni,” tegasnya mengulang.

Oleh karena itu pihaknya, lanjut Bomoi, menyarankan kepada Nicolas Meset untuk menghentikan manuver politiknya yang selalu menyebutkan bahwa Papua sudah final dalam NKRI , karena hal tersebut adalah pembohongan, sebaiknya Nicholas Meset memilih diam dan tidak banyak berkomentar soal masalah Politik Papua.
“Jangan terus menutupi kebenaran, kau sebaiknya pasimaut, (tutup mulut) dan kau sudah kalah dalam berpolitik bagi Papua Barat, yu tipu dan yu, tutup mulut dan diam-diam di Papua kita berdosa terhadap rakyat Papua Barat,” ungkapnya.
Bomoy yang juga merupakan korban Daerah Operasi Militer (DOM) menegaskan bahwa ferendum rakyat Papua Barat merupakan satu-satunya cara paling demokratis di dunia.
“Ini mekanisme demokrasi, hukum dan humanisme (HAM) untuk penentuan nasib sendiri, sesuai dengan declaration of humanisme and united nation,” terangnya.
Dia juga menuding bahwa manuver politik yang dilakukan Nicholas Meset karena yang bersangkutan telah buat kontrak politik dengan Pemerintah Indonesia sehingga hal itu bisa dimaklumi.
“Dialog antara pemerintah RI dengan Rakyat Indonesia juga harus dihentikan karena itu bukan solusi, itu memperumit serta memperpanjang konflik di Papua Barat,” singgungnya.(hen)

sumber:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6225:sebut-pepera-final-meset-dinilai-keliru-&catid=25:headline&Itemid=96

BANYAK INTELIJEN MENJEJAKI KAMPUS UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Intervensi Intelijen Senin 26 July 2010, Mematikan Pisikologi Mahasiswa dan Dosan UNCEN


Ketika Isu protes diwacanakan karena tidak adanya keberpihakan pihak UNCEN atas penerimaan mahasiswa asli Papua, yang sebelumnya atas permintaan mahasiswa papua adalah 90-95% adalah orang asli Papua dan selebihnya adalah non-papua, maka hal itu kemudian menggelisakan para intel. Diduga intel-intel tersebut kebanyakan dari pihak kepolisian.

Berhamburannya Intel di Uncen pada pukul 08.00-12.00, membingungkan mahasiswa yang hendak mendatangi kampusnya. Banyak pertanyaan pun muncul di antara mahasiswa dan hendak bertanya, mau apa Intel-intel ini ke kampus. 7 orang dari intel itu pun masuk sampai ke dalam ruang kampus di ruang rektorat lama, tempat di mana rencana dilakukan pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan rector hendak berjumpa untuk membahas penerimaan mahasiswa baru tersebut. sementara banyaknya intel lain beramburan di halaman kampus uncen, dan diperkirakan sampai 30 orang intel.

Melihat situasi yang dihadiri oleh 7 orang intel tersebut, seorang mahasiswa (Benny) berdiri dan mengusir para Intel yang masuk di ruang di mana pertemuan akan digelar itu. Dengan suara lantang (keras), benny mengatakan, kamu ini mahasiswa apa bukan, kamu jurusan apa dan fakultas apa? Apa kepeintang kalian masuk di sini? Pergi…!!! Pergi !!! dan keluar.

Satu dari 7 orang tersebut kemudian mengangkat bajunya dan hendak menunjukan pistolnya yang diselipkan antara pinggang dan celananya.

Upaya mematikan psikologi yang adalah terror itu kemudian dilakukan kea rah mahasiswa di dalam kampus uncen, tepatnya di ruangan kampus yang sebenarnya tidak penting aparat masuk ke dalam kampus karena adanya otoritas kampus.

Ada apa dengan pihak militer Indonesia yang dengan beraninya masuk sampai pada intervensi di kampus tersebut?
Apakah ada upaya militer untuk mematikan Sumber Daya Manusia Papua?

Jika di dalam kampus saja pun, militer berani dan masuk untuk mematikan psikologi orang papua dengan cara menteror mental, bagi mana dengan mama-mama atau masyarakat yang ada dipelosok-pelosok?

Sungguh kejam bangsa Indonesia ini.


By: Marthen Goo

MALARIA MEMATIKAN 53 RAKYAT PAPUA

Korban Tewas di Intan Jaya Jadi 53 Orang



JAYAPURA—Korban tewas akibat wabah penyakit malaria di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya dalam tiga bulan terakhir ini bertambah. Jika sebelumnya dilaporkan 43 orang, namun data resmi dari Dinas Kesehatan setempat yang diterima DPRP di Jayapura korban tewas menjadi 53 orang.

Hal ini disampaikan Yulius Miagoni SH, Anggota Komisi A DPRP di ruang kerjanya, Senin (26/7). Dikatakan, Dinas Kesehatan Intan Jaya serta Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah melakukan pengobatan terhadap pasien yang terkena malaria, serta melakukan fogging (pengasapan) di beberapa lokasi yang diduga tempat bersarangnya nyamuk, namun warga masih mengeluh lantaran penanganan terhadap wabah malaria belum tuntas dan korbanya makin bertambah.

Namun demikian, lanjutnya, untuk mencegah agar tak menelan korban yang lebih banyak lagi, maka diharapkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, Pemprov Papua serta pemerintah pusat dapat melakukan pengobatan massal terhadap pasien yang tertular malaria di beberapa lokasi yang diduga sebagai sumber malaria.

Karena itu, lanjutnya, DPRP minta Dinas Kehatan Intan Jaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar segera menyalurkan bantuan seperti obat obatan, peralatan medis serta dana kepada warga di sejumlah wilayah di Intan Jaya.

Menurutnya, pasca operasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Intan Jaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua ditemukan dibeberapa wilayah di Kabupaten Intan Jaya terdapat sejumlah kolam ikan yang belum dimanfaatkan ternyata bersarang dan berkembang biak nyamuk anopheles. Tapi kini sejumlah kolam ikan tersebut telah dipelihara ikan kepala emas yang dapat memangsa nyamuk.

Dia mengatakan, pihaknya juga kecewa menyusul pihak Dinas Sosial Provinsi Papua pasca jatuhnya korban tak pernah menanggapi permohonan bantuan pakaian dan makanan yang disampaikan pemerintah daerah setempat. (mdc)


Sumber:
http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6204:korban-tewas-di-intan-jaya-jadi-53-orang-&catid=25:headline&Itemid=96#JOSC_TOP

AS-Korsel Gelar Latihan Anti Kapal Selam

AS-Korsel Gelar Latihan Anti Kapal Selam
Senin, 26 Juli 2010 | 20:39 WIB


SEOUL, KOMPAS.com - Kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Korea Selatan melancarkan latihan anti kapal selam, Senin (26/7). Latihan itu merupakan bagian dari latihan angkatan laut penting yang bertujuan untuk menyampaikan peringatan kepada Korea Utara.

Kedua sekutu itu, yang menuduh Korea Utara (Korut) mengirim sebuah kapal selam untuk mentorpedo sebuah kapal perang Korea Selatan (Korsel), mengikutsertakan sekitar 20 kapal termasuk kapal induk USS George Washington yang berbobot mati 97.000 ton, 200 pesawat dan 8.000 personel. Empat pesawat tempur siluman F-22 terbang di dan sekitar Korea untuk pertama kali demi menunjukkan komitmen kuat Washington dalam menangkal dan mengalahkan setiap aksi provokatif, kata Letjen Jeffrey Remington, komandan Angkatan Udara VII kepada wartawan di pangkalan udara Osan.

Seoul dan Washington mengatakan, latihan empat hari itu yang dimulai Minggu, terbesar dalam beberapa tahun dan pertama dalam serangkaian pelatihan, bertujuan untuk menekankan bahwa serangan-serangan pada masa depan akan menghadapi tanggapan yang menentukan.

AS juga mengumumkan sanksi-sanksi baru untuk menghukum Korut atas tenggelamnya kapal perang itu dan mendesak Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya. Korut yang komunis menolak bertanggung jawab atas serangan terhadap korvet Korsel pada Maret lalu yang menewaskan 46 pelaut itu. Negara itu menyebut latihan "Invincible Spirit" itu sebagai satu latihan untuk perang.

"Latihan, Senin, dipusatkan mendeteksi lebih baik penyusupan satu kapal selam musuh dan menyerang mereka," kata seoarng juru bicara ketua Gabungan Kepala Staf Korsel kepada wartawan.

Militer Korsel mendapat kecaman keras karena gagal mendeteksi serangan kapal selam dekat perbatasan Laut Kuning yang disengketakan itu.

sumber;
http://internasional.kompas.com/read/2010/07/26/20392735/AS.Korsel.Gelar.Latihan.Anti.Kapal.Selam