SAMPAH BERHAMBURAN DI KOTA JAYAPURA

Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (1)


Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (2)


Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (3)


Gambar Sampah di atas trotoar Dekat Pom Bensin Kota Raja (4)

Kini Jayapura Menghasilkan Udara Yang Berbau, Asma Dan Paru-paru Menjadi Ancaman

Jayapura- Sungguh sangat memprihatinkan karena sampah berlalulang di kota jayapura, seakan manusia yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Papua yang dulu indah pun kini ditutupi keburukan dan kepolisian udara, baik polisi yang didatangkan dari kendaraan, maupun sampah yang dibuang disembarang tempat, yang mengakibatkan kehancuran pada lingkungan.

Ekosistem danau dan laut kini menjadi ancama polusi air, ikan, planton dan sumber air lainnya pun ikut terancam. Sungguh sekeji dan kejam itukah manusia ini?

Satu hal yang sangat menarik adalah sampah yang dibuang di kali anafri, yang muaranya di samping DPR. Sampah bertumpuhkan di samping DPRP namun sangat disesalkan karena seakan DPRP tidak melihat sampah yang mengalir yang kemudian akan membahayakan ekosistem di laut. Sampah begitu banyak berhamburan di laut dan di kali, namun tak seorang DPRP pun yang menyoroti hal itu.

Jika sampah yang bisa dilihat dan tempatnya saja di samping DPRP tak bisa disuarakan dan dibicarakan untuk sebuah solusinya, bagimana dengan sampah yang dibuang jauh dari pandagan mereka? bagimana dengan hal lain pula yang jauh? Apakah DPRP tidak ramah lingkungan? Sungguh menyedihkan, karena hal itu bisa terjadi begitu saja bertahunan. Jika sebulan saja bisa sampeh se-ton sampah, bagimana dengan 1 tahun dan 5 tahun atau lebih tahun? Sudah berapa banyakkah sampah yang dibuang?

Kalau sampah tetap dibiarkan berkeliaran, bagimana dengan nasip kesehatan rakyat kecil papua?

Kondisi papua yang kini terancam akibat polusi yang diberikan. Dan disinyalir, hal itu justru dilakukan oleh orang-orang pendatang yang melakukan kebiasaan ditempat mereka dan diterapkan di papua seperti di Jakarta, makasar dan beberapa kota yang sampahnya dibuang keselokan dan tempat genangan air.

By: marthen goo

KUNJUNGAN PASTORAL KETUA SINODE KINGMI, DISAMBUT MERIA UMAT

Jemaat Kingmi Tanah Merah Jayapura Merasa Bangga dan Terharu, Serta Merasa Dihargai Karena Dikunjungi dan didatangi Ketua Sinode Mereka

Jayapura-kujungan pastoral yang dilakukan ketua sinode Kingmi Papua (Bpk. Pdt. Dr. Benny Giay) kemarin, rabu, 4 agustus 2010 pukul 15.30-16.00, mendapat apresiasi dari jemaat. Jemaat merasa bangga dan senang karena tempat mereka, walau jauh namun dikunjungi ketua sinode.

Dalam doa dan ceramah yang dilakukan, ketua sinode hanya mensarankan kepada jemaatnya agar mengembalikan jati dirinya sebagai orang papua dulu, di masa Indonesia belum masuk ke papua. Dikatakannya bahwa, dulu orang papua adalah orang pekerja, orang yang memiliki tanah, kebun, ternak dan lainnya. Dengan kekuatan itu, orang papua mampu dan dapat bertahan hidup. Namun kini, dengan masuknya Indonesia, maka semua dihancurkan. Dalam kondisi semua sedang dihancurkan ini, kemudian ketua sinode berpesan agar umat tetap mempertahankan kebiasaan lama agar tidak mudah mati karena kelaparan, tidak mudah dibayar karena kelaparan, dan tidak mudah tanah dan segala miliknya diambil oleh orang luar yang sedang berupaya memarjinalisasikan orang papua.

Dalam pertemuan yang cukup lama itu, ketua sinode pun berpesan agar anak-anak dijaga dan dirawat baik, agar mereka bisa disekolahkan di sekolah yang bermutu dan menjadi anak-anak yang pintar agar bisa membangun negeri Papua ini.

Selain itu, ketua sinode pun berpesan agar umat selalu saling jaga-menjaga karena orang papua sudah sedikit dan mau dipunahkan. Dalam ceramah yang disampaikan ketua sinode itu, umat pun merasa terharu dan bangga karena diberi pemahaman yang baik tentang betapa penting kesatuan orang papua untuk menyelamatkan orang papua yang kini hanya tinggal sisah.

Dengan tegas, ketua sinode berkata, kami sinode dan pendeta-pendeta hadir untuk menyuarahkan setiap umat TUHAN yang dibantai dan dibunuh. Kalau umat TUHAN diintimidasi, maka sinode hadir untuk itu, untuk membela umat TUHAN yang diintimidasi itu. Dan sinode harus mampu memperjuangankan hak hidup umatnya. Setiap sinode harus mampu menjamin hak hidup umatnya, agar tidak ada setan-setan yang membunuh dan membantai umat TUHAN. jika ada yang membantai dan membunuh umat TUHAN, maka itu iblis.

Diskusi yang menarik itu kemudian melahirkan pemahaman yang baik bersama rakyat umat tanah merah. Dan terakhir, ketua sinode pun berkata, hanya umat TUHAN kalau sudah bersatu dan saling baku jaga, maka perubahan dan keselamatan itu akan terjadi.

Oleh: marthen goo.

DUKUNGAN RAKYAT PAPUA ATAS DIGELARNYA PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)

Perayaan Ibadah Bersama Berbagai Komponen Gerakan dan Rakyat Bangsa Papua Barat Dalam Dukungan Pertemuan Forum Pasifik Di Negara Republik Kepulauan Vanuatu Digelar Meria

Jayapura- Dalam rangka mendukung pertemuan negara-negara pasifik di Vanuatu yang digelar tanggal 3-6, seluruh komponen rakyat bangsa papua , yang jumlahnya berkisar 100 orang lebih, telah melakukan aksi dukungan pada hari ini, kamis, 5 juli 2010 berupa ibadah bersama di asrama liborang, yang diakoordinir oleh tim rekonsiliasi pemuda rakyat papua barat, dari pukul 11.00-14.00, dengan tema “sebab ALLAH memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban (2 timiotius 1:7)”.

Ibadah yang berlangsung gembira itu dipimpin langsung oleh Pdt. Jhon Barangsano.
Dalam kotbah-kotbah yang disampaikan ham TUHAN ini, lebih kepada pentingnya umat TUHAN harus diselamatkan. Ia pun mengatakan bahwa rakyat sudah berani melawan untuk keselamatannya, namun pendeta yang belum menunjukan sikap keberanian, sehingga ketika umat TUHAN dibantai, pendeta terlihat diam dan takut. Menurutnya, hal itu harus dirubah bahwa seorang pendeta harus berani dan mampu menyelamatkan jemaatnya. Selanjutnya dikatakan juga bahwa negara Indonesia ini telah memberikan dua UU yakni UU No.21 dan UU No. 32, dan ini merupakan kejahatan negara atas papua.

Hal itu dikatakan karena penerapan UU di papua memakai dua UU yang saling bertolak belakang. Sehingga dilain pihak, bisa mengorbankan rakyat Papua karena tidak adanya keberpihakan terhadap orang asli papua. Makna UU No. 21 tidak terlihat aplikasinya, sementara yang dominan dalam pelaksanaan pemerintahan negara di daerah, lebih kepada UU No. 32. Selain itupun, UU No. 21 yang katanya diberikan bagi propinsi papua pun dalam pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah (PP) sebagai roh, itu pun tidak diberikan kepada propinsi papua, sehingga terlihat ada upaya manipulatif dan pembohongan negara terhadap orang papua.

Dalam kotbahnya yang begitu panjang, Pendeta pun mengatakan bahwa, papua membutuhkan musa yang mampu mengantar umat sampai kepada pintu keselamatan, dan selanjutnya yosua lah yang membawa dan masuk dalam pintu keselamatan itu. Dan kini, yosua itu adalah rakyat bangsa papua.

Ibadah bangsa papua itu lebih kepada penyadaran bahwa betapa pentingnya kebangkitan rakyat tuk melawan dan mendukung upaya kerja dari para simpatisan atas masalah yang dihadapi rakyat papua seperti upaya Vanuatu dalam pertemuan pasifik dan proses gugatan pepera nantinya.

Ibadah berlangsung dengan penuh suka cita. Dan selanjutnya dalam ramah-tamah, banyak sekali penyampaian dari beberapa pimpinan gerakan penyelamat keaslian papua. Inti dari penyampaian berbagai macam komponen adalah, keselamatan orang papua hanya ada pada orang papua itu sendiri karena kini orang papua akan punah jika orang papua tidak bangkit dan melawan, dan tentunya kepunaan itu justru dilakukan oleh negara Indonesia.

Dan dalam penyampaian itu, ada seorang yang tua, yang juga adalah saksi sejarah pun mengatakan bahwa, kami tidak perna memilih bergabung dengan Indonesia. kami hanya dipaksa dalam peneroran dan tekanan militer. Dan pada saat itu, kalau kami pilih papua merdeka, maka kami ditembak mati. Selanjutnya, ia pun mengatakan bahwa, dulu di jaman kami, bicara papua merdeka sangat tidak bisa. Kami hanya bisa bicara 2 menit, itu pun hanya sebatas nama Papua, belum merdekanya. Karena pada saat itu pun, kalau bicara nama Papua saja, kami dihajar dan dipukul.

Betapa kejamnya Indonesia dan kebrobrokannya pun disampaikan bahwa Indonesia sesungguhnya bukan manusia, karena mereka suka membantai dan membunuh orang papua.


Kini ucapan termikasih dari rakyat papua dalam ibadah itu disampaikan kepada Negara Vanuatu yang mendukung papua, dan yang sedang mendorong masalah papua ke dalam pertemuan negara-negara pasifik, negara-negara pasifik yang mau membuka diri untuk papua, 50 senator amerikan yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah papua, IPWP dan ILWP yang memperjuangakn pembebasan tawanan papua, dan seluruh simpatisan yang sedang berjuang untuk keselamatan bangsa Papua.



Oleh: marthen goo

PERNYATAAN SIKAP TIM REKONSILIASI PEMUDA PAPUA BARAT

MENDUKUNG PERTEMUAN PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)
DI NEGARA REPUBLIK KEPULAUAN VANUATU
TANGGAL, 3 – 6 AGUSTUS 2010


Perjuangan rakyat Papua Barat telah berjalan begitu lama, telah mengorbankan terlampau banyak harta benda, keringat, linangan air mata dan darah serta tulang-belulang yang berserakan diseluruh persada negeri ini, bagian dari wujud nyata rakyat memperjuangan hak kemerdekaannya. Namun kenyataannya 48 tahun sudah cita-cita kemerdekaan yang didambakan itu belum juga kunjung tiba. Walaupun demikian semangat juang bangsa Papua Barat tidak pernah mati dan terkubur oleh ideology neokolonialisme Pancalisa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua kedalam Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang selama ini belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, sekalipun Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah diberlakukan sebagai sebuah grand design hukum bagi resolusi konflik yang telah berlangsung selama kurun waktu 48 tahun semenjak Papua Barat diintegrasikan secara tidak sah pada 01 Mei 1963 hingga sebuah manipulasi sejarah ”Demokrasi proses pemilihan satu orang satu suara dalam mekanisme act of free choise” untuk menentukan nasib dan masa depan sebuah bangsa di tahun 1969 dalam mekanisme PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang diwakili oleh 1025 orang Papua yang telah diintimidasi untuk memilih bergabung kedalam Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan New York 15 Agustus 1962.

OTSUS telah gagal total serta tidak dapat menjawab berbagai permasalahan di Papua Barat dan juga telah dikembalikan pada tanggal 18 Juni 2010 oleh penduduk asli Papua bersama lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada pemerintah pusat Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, ketidakadilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum terwujudnya supremasi hukum, penghapusan budaya, adat istiadat dan bahasa daerah, serta sejarah bangsa Papua Barat, adalah konflik struktural yang berkaitan dengan faktor sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI 1 Mei 1963, New York Agreement 15 Agustus 1962, serta PEPERA 1969 yang diwakili oleh 1.025 orang serta Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2504 dijadikan dasar hukum untuk mengontrol 312 suku asli Papua dan wilayah seluas 421.981 km persegi oleh rezim Orde Lama Ir. Presiden Soekarno, rezim Orde Baru H.M.Soeharto, rezim rezim Reformasi Prof.Dr.Ir.B. J.Habibie Ing, rezim Abdul Rahman Wahid (Gusdur), rezim Megawati Soekarno Putri, dan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia telah dijalankan dengan slogan pembangunan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat Papua. Tetapi fakta menunjukan bahwa perekonomian, politik, dan lain-lain daerah di Papua DIKUASAI oleh kaum migran asal pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera dan Sulawesi sedangkan orang asli Papua terus terpinggirkan. Oleh sebab itu, sebagai sesama saudara Melanesia di kawasan Pasifik, kami menyatakan sikap dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Meminta Pasifik Island Forum (PIF) menetapkan status Papua Barat sebagai Observer tetap

2. Mendukung dan memberikan Mandat kepada Negara Republik Kepulauan Vanuatu serta Negara-Negara Pasifik yang tergabung dalam Pasifik Island Forum (PIF) sebagai ujung tombak di kawasan Pasifik untuk membawa masalah Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

3. Mendukung sikap 50 anggota kongres Amerika Serikat untuk memasukan masalah Papua Barat sebagai salah satu agenda prioritas tertinggi pemerintahan Tuan Presiden Yang Mulia Barack Husein Obama

4. Mendukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) dan Internaional Lawyers for West Papua (ILWP) untuk menggugat keabsahan PEPERA (Act of free choise) 1969 di Papua Barat

5. Meminta kepada pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, serta negara-negara UNIEROPA untuk menghentikan penyaluran bantuan keuangan Otonomi Khusus.

Demikian pernyataan sikap ini kami layangkan kepada Tuan-Tuan Yang Mulia dan Terhormat didalam Pasifik Island Forum yang berlangsung di Negara Republik Kepulauan Vanuatu mulai dari tanggal 03 – 06 Agustus 2010 dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan demi menyelamatkan etnis bangsa Papua rumpun Melanesia yang sedang menuju kepunahan etnis (Genocida).

Jayapura: Rabu, 04 Agustus 2010

Yang menyatakan :


Front Persatuan Perjuang Rakyat Papua Barat
(FRONT PEPERA PB)

SELFIUS BOBII
KETUA



Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

RINTO KOGOYA
KETUA



Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (F-NMPP)

SIMON SOREN
KETUA



GARDA – P

SEMUEL AWOM
KETUA



Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua
(SONAMAPA)

ZAKARIAS HOROTA
Pj. KETUA



Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPT-PI)

Dominukus Sorabut
Wakil Sekjen



Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

MUSA MACKO TABUNI
JURU BICARA (JUBIR)



Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP)

USAMA YOGOBI
KETUA



PARLEMEN JALANAN (PARJAL)

MARTHEN AGAPA
KOORDINATOR



BERSATU UNTUK KEBENARAN (BUK)

PENIAS LOKBERE
KETUA



Solidaritas Pemuda Melanesia-Papua Barat (SPM-PB)

EDISON RAWENSAY
SEKRETARIS JENDRAL



Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM)

BENYAMIN GURIK

INTEL BERLALULALANG DI DPRP, NILAI INTELIJEN PUN RENDAH

Selasa, 3 agustus 2010
Ketika Perwakilan Rakyat Papua Melakukan Pertemuan Dengan DPRP, Intel-intel Berlalulalang Tuk Melemahkan Psikologi Lawan Rakyat

Jayapura-Sungguh memalukan, melihat intel yang berlalulalang di kantor DPRP selasa, 3 Agustus, pukul 13.00-15.00 ketika pertemuan berlangsung antara perwakilan rakyat papua dan DPRP komisi A, tanpa tujuan yang jelas menurut pandangan kami para aktifis papua setelah dilakukan pengamatan oleh mata-mata aktifis papua.

Ketika pertemuan berakhir, banyak sekali intel yang berlalulalang dan ada juga yang berkelompok-kelompok membangun diskusi internal mereka. Dari gaya dan cara mereka pun sunggu kelihatan kalau mereka hadir hanya ingin memngganggu psikologi para perwakilan yang hadir mengikuti pertemuan bersama DPRP tersebut.

Permainan intel di papua ini sungguh sangat memprihatinkan karena mereka menunjukan kebodohan mereka bahwa mereka telah melakukan pelanggaran ham, dimana kelagaan mereka berlaga mematikan fisikologi tiap orang papua yang hendak menegakan kebenaran di negeri dan tanah papua atas hak hiudp mereka sebagai manusia.

Fungsi intelijen dan militer-an di Papua yang seharusnya sebagai pelindung dan penjaga rakyat pun tak terlihat. sangat disesalkan, justru yang terlihat adalah bentuk pendekatan represip dan penekanan terror.

Inikah sebuah negara yang katanya berasaskan demokrasi?

Kebrobrokan pun kini terlihat dan dilihatkan oleh orang yang kurang pengetahuan.




oleh: Marthen Goo

DPR P MEMINTA WAKTU 2 MINGGU LAGI

Selasa, 3 Agustus 2010
Setelah Dua Kali Permintaan Waktu 3 Minggu, Kini Pun Waktu 2 Minggu Diminta Lagi

Jayapura- pertemuan DPRP Komisi A dan Perwakilan elemen gerakan rakyat papua siang tadi, selasa 3 Agustus 2010 pukul 13.00-14.30, yang diterima ketua komisi A Ruben Magai dan Sekertarisnya, hanya melahirkan permintaan perpanjangan waktu 2 minggu, walau perdebatan terlihat sedikit alot.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DAP, Forkorus Y. S mengatakan bahwa, papua sedang menuju kepunaan, dan sekarang papua ada pada posisi triping genosida. Hal itu disampainkan disela-sela pertemuan yang terlihat sedikit riles tapi seruh. Ketua DAP mengatakan bahwa, otsus sudah gagal total, itu bisa dibilang karena papua dalam triping genosida, belum lagi kita bicara masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya.

Ketua Komisi membenarkan hal itu, dan iya pun mengatakan bahwa agenda akan dibicarakan pada forum. Itu pun mengatakan bahwa otsus hanya lebel karena tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP), sehingga pentingnya perbaikan system pemerintah. Berdasarkan itu, maka aspirasi harus didorong ke pemerintah.

Selanjutnya sekertaris DPRP Komisi A pun menambahkan bahwa DPRP harus siapkan kerangkah, masyarakat harus buat indikatornya. Karena kalau Ketua DPRP dan Gubernur ada disini, maka tentu permasalahan ini akan selesai dengan cepat. Namun saying, entah kemana mereka pergi.

Melihat situasi seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan aspirasi murni rakyat Papua itu. Rakyat hanya meminta keselamatan dan perubahan. Berdasarkan mekanisme pun, rakyat memberikan waktu 6 minggu kepada DPRP, namun tidak ada sedikit gambaran tentang sebuah perubahan yang dilakukan. Sudah demikian, kemudian mereka memintah waktu 2 minggu lagi. Apa yang dikerjakan DPRP pun sangat diragukan kualitas dan kredibilitasnya. Itu terlepas dari kemungkinan adanya perbedaan padangan dan masalah internal DPRP.

Berdasarkan pandangan itu, kemudian Saul Bomai Jikwa yang adalah seorang mantan tahanan politik pun bertanya kepada DPRP, DPRP itu wakil rakyat atau wakil pemerintah? Masa waktu banyak dikasi tapi tidak ada kejelasan?

Dengan meilihat paradikma seperti itu, maka kemudian perwakilan rakyat pun menerima waktu dua minggu itu tapi tentunya masa rakyat Papua akan digerakkan untuk melakukan aksi serentak bangsa Papua di seluruh tanah Papua dan Indonesia serta di luar negeri.

Kini hanya ada harapan keselamatan dan perubahan yang datang dari rakyat Papua tentang hak hidup mereka sebagai manusia papua yang adalah sama ciptaan TUHAN Yang Maha Kuasa.

Oleh: Marthen Goo

DISKUSI LEPAS BERSAMA PENDETA DOKTOR BENNY GIAY

Senin, 2 Agustus 2010

Jayapura-Diskusi lepas yang dilakukan oleh FORUM DEMOKRASI RAKYAT PAPUA bersama rakyat Meepago (Nabire, Dogiya, Deyai, Paniai dan intanjaya) pada senin, 2 juli 2010, pukul 15.00-16.30 di “NN” melahirkan pandangan-pandagan baru bahwa perubahan dan keselamatan rakyat papua hanya ada pada semangat dan kebangkitan rakyat itu sendiri.

Diskusi yang begitu a lot pun memberikan semangat perlawan kepada para peserta diskusi.
Pdt. Dr. Benny Giay dalam pemaparan materinya mengantarkan diskusi akan papua sekarang dan papua kedepannya. Dalam kelanjutannya, Pdt. Dr. Benny pun mengatakan bahwa Indonesia selalu menstigmanisasi orang papua bodoh, kumuh dan jorok. Selain itu juga, orang papua sering disebut kerah atau dalam bahasa jawa disebut ketek. Misalnya, dalam permainan sepak bola pun, ketika persipura bermain, oleh penonton sering melempari pisang bertandah kalau itu adalah kerah.

Stigma kebodohan, kumuh dan jorok itu dikatakan kepada dunia lain sehingga menghilangkan kepercayaan kapada orang papua. Selain itu, disisi lain Pdt. Dr. Benny Giay pun mengatakan bahwa posisi papua hendak harus ditinggihkan seperti Indonesia, sehingga papua pun bisa sama dengan Indonesia yakni menjadi pengemis, tidur dibawah kolom jembatan, menjadi manusia individualis tanpa memedulikan sesama dan lainnya.

Selain itu, Pdt. Dr. Benny Giay pun mengatakan bahwa banyak operasi yang dilakukan kini menambah luka orang papua karena papua sedang menuju kepada genosida yang besar. Bentuk aksi tgl 8-9 Juli 2010 adalah bagian aksi dan perlawanan dari sisa-sisa orang papua yang sedang dipunahkan. Selain operasi yang disebutkan, tapi juga bahwa banyak sekali masalah yang dialami rakyat papua baik kematian akibat kesehatan yang buruk, Gizi buruk, banyak rakyat yang tak bersekolah karena tidak memiliki uang dan fasilitas sekolah yang tidak ada, guru yang tidak ada, dan lainnya yang semuanya itu diseting untuk kepunahan dan marjinalnya orang Papua.

Banyak sekali peserta diskusi pun menyampaikan keluhkesah mereka dalam diskui itu bahwa otonomi khusus sudah gagal total, dan hal itu disampaikan oleh seorang peserta diskusi (nn). Ia pun mengatakan bahwa, di waris, khususnya di kampung Yuro Brabo, banyak sekali rakyat yang hidupnya sangat memprihatinkan. Banyak gizi buruk, kesehatan lain yang banyak mematikan warga, fasilitas kesehatan yang tak memadai, jalan yang rusak dan berkolam-kolam, sekolah yang hancur dan guru yang tidak aktif dan lainnya.

Banyak sekali masalah yang disampaikan oleh peserta diskusi lepas.

Kesimpulan itu kemudian disampaikan oleh Pdt. Dr. Benny Giay, bahwa orang Papua jangan bermipin kalau Indonesia akan bangun papua karena di Jawa saja banyak pengemis, banyak yang tidur di bawah kolom jembatan, banyak pengangguran. Itu orang Indonesia, dan negara tak mampu membangun dan melihat mereka, apalagi orang papua yang bangsanya beda dengan orang jawa.

Akhir dari itu, moderator (marthen goo) sambil menutup diskusi itu mengatakan bahwa, perubahan dan keselamatan hanya akan terjadi apabila rakyat bersatu bangkit dan melawan. Dan hal itu pun terjadi di negara-negara lain. Berdasarkan itu keselamtan hanya ada di orang papua sendiri. Oleh karenanya, orang papua harus semangat, bangkit dan melawan.

Catatan:
NN dan nn adalah nama tempat dan nama peserta diskusi yang inisialnya dan alamatnya dirahasiakan guna menghindari peneroran dari pihak militer atau intelijen terhadap yang bersankutan.


Oleh: marthen goo

Pemerintah Didesak Keluarkan UU Perlindungan Pers dan Aktivis

Minggu, 01 Agustus 2010 16:38


JAYAPURA—Tewasnya Ardiansyah atau yang akrab disapa Ardhi (31) wartawan Merauke TV yang jasadnya ditemukan menggenaskan di pinggiran Kali Maro sekitar 200 meter dari pelabuhan lama PT Sufindo, Gudang Arang merupakan kejadian yang sangat memilukan sekaligus ancaman bagi para pekerja sosial lainnya maupun pers.

Untuk itu, DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Papua mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi aktivis dan pers serta meminta keseriusan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik terbunuhnya wartawan Merauke TV tersebut.

Hal ini diungkapkan, anggota divisi Humas dan Investigasi DPD LAKI Papua, Saly Maskat, S.Sos kepada wartawan di Jayapura kemarin.

Kejadian tersebut, menandakan bahwa iklim demokrasi di Papua telah mati, rasa aman seperti tidak diberikan padahal fungsi dari jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Ironisnya sebelumnya SMS teror yang sifatnya ancaman telah diterima Ardhi dan beberapa rekan lainnya beberapa hari sebelum tewasnya Ardhi.

Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai lamban mengeluarkan Undang-Undang perlindungan Aktivisis dan pers, seperti yang dialami Tama Aktivis ICW yang sempat dibacok orang tak dikenal yang saat itu sedang fokus mengungkap beberapa kasus yang melibatkan beberapa pejabat Negara.

“Bukan menafikan, beberapa rekan kami di DPD Laki Papua sering mendapatkan teror maupun dibuntuti orang tak dikenal ketika kami sedang konsen melakukan investigasi beberapa kasus korupsi yang melibatkan beberapa oknum pejabat Papua mirip kasus di Merauke,” katanya.

Namun kejadian-kejadian serupa baik aksi teror terhadap aktivis maupun pembunuhan yang dialami wartawan di Merauke dan di Bali sedikit mempengaruhi kinerja kami baik secara organisasi maupun individu-individu didalam organisasi sebagai elemen gerakan.

Kejadian tersebut, agak menciutkan nyali aktivis maupun pers sebagai individu jika perlindungan dan rasa aman tidak diberikan pemerintah dalam bentuk sebuah produk hukum.

Ia juga mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas hingga menangkap pelaku pembuhunan keji terhadap wartawan.“Polisi mengusut tuntas siapa pelaku pembuhunan, sehigga memberikan rasa aman kepada rekan-rekan jurnalis dalam meliput,” timpalnya.

Ketua PWI Papua Frans Ohoiwutun juga mengutuk pembunuhan wartawan di Merauke.

Ia meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku pembuhunan itu. Ia mengatakan jika ada yang berbenturan dengan pers, maka bisa ditempuh dengan jalan memberikan hak jawab. (rza)

sumber:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6301:pemerintah-didesak-keluarkan-uu-perlindungan-pers-dan-aktivis&catid=25:headline&Itemid=96

Teror Kepada Wartawan di Merauke Kembali Terjadi

Minggu, 1 Agustus 2010 11:29 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 99 kali

Jayapura (ANTARA News) - Teror wartawan di Kabupaten Merauke, Papua, kembali terjadi dan kali ini dalam bentuk ancaman menggunakan kertas bertuliskan darah.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Victor Mambor, saat dihubungi di Jayapura, Minggu, membenarkan bahwa dirinya juga sudah menerima laporan tentang ancaman berupa kertas yang ditulis dengan menggunakan darah tersebut.

"Bentuk teror sudah berubah sekarang dan isi kalimatnya menyebutkan bahwa mereka para peneror sudah tahu sedang dilacak oleh polisi. Pelaku teror pastilah orang terlatih dan terbiasa untuk melakukan teror seperti ini," kata Victor.

Ancaman teror dengan kertas bertuliskan darah ini terjadi pada Sabtu (31/7) pukul 18.00 WIB yang dikirimkan orang tak dikenal dengan cara menaruh kertas tersebut di depan rumah wartawan Harian Bintang Papua bernama Lala, di Kabupaten Merauke.

Kertas tersebut dibubuhi cap darah dengan kalimat` "Ingat, kami tidak pernah main-main dengan ancaman kami. Kami tahu polisi sedang mencari siapa oknum itu. Maaf, kami tidak lengah. Mati Kamu!".

Sebelumnya, ancaman terhadap sejumlah jurnalis di Jayapura dilakukan orang tak bertanggung jawab melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada sejumlah wartawan.

Victor Mambor mengatakan, pelaku pasti menyadari bahwa ia perlu mengubah cara terornya agar tidak mudah terlacak.

"Untuk itu, pihak kepolisian setempat perlu bekerja keras untuk secepat mungkin menemukan pelaku teror ini. Jika situasi seperti ini terus berlangsung hingga pilkada, maka jurnalis akan merasa tidak nyaman untuk meliput pilkada di Merauke," katanya.

Sedangkan Lala, wartawan yang menerima ancaman teror itu, menurut Informasi, akan melakukan perjalan menuju Jayapura menggunakan pesawat untuk mengamankan dirinya.

"Ini tentunya merugikan sebuah proses demokrasi yang sedang didorong oleh berbagai pihak selama ini," ujar Victor.

Peran jurnalis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, katanya, seharusnya bisa berjalan normal termasuk dalam mengawal proses pilkada.

Kapolres Merauke sendiri, saat dihubungi mengatakan pihak Kepolisian Merauke sedang mengecek langsung kepada wartawan yang bersangkutan.

Sementara itu, Wartawan JUBI, Indri mengakui bahwa dirinya merasa takut dengan SMS pesan singkat yang meneror dirinya bersama teman-teman wartawan lainnya.

"Kami hanya bisa berharap pelakunya bisa ditemukan polisi dan ada kesadaran untuk tidak melakukan teror," ujar Indri, yang bertugas meliput di Merauke, namun saat ini berada di Jayapura. (PSO-186/B/A041)

Sumber:
http://antaranews.com/berita/1280636988/teror-kepada-wartawan-di-merauke-kembali-terjadi

Kebebasan Pers Terancam!

Jumat, 30 Juli 2010 21:25

JAKARTA—Kebebasan pers di Indonesia terancam. Ini menyusul adanya Undang-Undang (UU) yang dinilai bisa membatasi pergerakan pers. Hukuman pidana penjara pun diperpanjang menyusul revisi mengenai Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). “Ada lima UU yang mengancam kebebasan pers, UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik), UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), UU Pornografi, UU Pemilu dan Pilpres, dan UU Rahasia Negara,” ucap Leo S. Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, dalam Penyerahan Sertifikat Ahli Dewan Pers, Jumat (30/7/2010) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Menurutnya, kelima UU tersebut mengancam kebebasan pers. Dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur kebebasan pers, seperti UU Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur informasi apa yang dapat disajikan ke publik.


Hal itu diamini oleh Atmakusumah Astraatmadja. Menurutnya, dalam revisi KUHP terakhir, terdapat sekitar lebih dari 60 pasal yang mengancam kebebasan pers yang akan dikenai hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.
“Dulu hukuman penjara maksimal tujuh tahun, sekarang bertambah. Dulu, pada revisi pertama ada lebih dari 40 pasal yang mengancam pers, revisi kedua 50 lebih pasal, dan pada revisi terakhir ini ada 60 lebih pasal,” terangnya.
Ditambahkannya, KUHP yang sekarang berlaku itu sudah dari awal abad ke-20, zaman kolonial Belanda. Dan ada kurang lebih 35 pasal yang dapat dikenakan terhadap pers. “Waktu itu hukuman penjaranya maksimal tujuh tahun. Sekarang malah lebih parah dari zaman kolonial dulu,” tegas dia. (kom)

Sumber:
http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6278:kebebasan-pers-terancam&catid=25:headline&Itemid=96