SOFYAN AKAN DIJEMPUT PAKSA OLEH POLDA PAPUA

Sudah Dua Kali Surat Pemanggilan Polda, Sofyan Tetap Menolak Karena Hamba TUHAN Hanya Patut Kepada TUHAN Dan Hukum-Nya, Bukan Kepada Pemerintah Atau Pun Kepolisian

Rabu, 11 agustus 2010

Jayapura- Kini kali yang kedua, Ketua Sinode Baptis, Pdt. Sokrates Sofyan Yoman dipanggil Polda Papua, dengan nomor panggilan B/741/VIII/2010/Dit Reskrim, namun ia tetap dengan tegas mengatakan bahwa, selaku Ketua Sinode dan Hamba TUHAN, ia tidak akan pernah menerima panggilan itu, karena ia adalah Hamba TUHAN. Dalam pandagannya siang tadi, rabu, 11 agustus 2010, ia mengatakan bahwa hamba TUHAN tidak perlu berjumpa dan tunduk kepada penguasa siapapun baik pemerintah atau pun polda.

Surat pemanggilan pertama dikeluarkan 7 agustus 2010, yang mana dimuat bahwa, Sdr. Socrates Sofyan Yoman untuk mengklarifikasi “OTK Tembak Mati Warga Sipil di Puncak Jaya”, yang mana waktu klarifikasi yang diberikan 9 agustus 2010, namun sangat lucu karena justru surat pemanggilan keduanya dibuat juga pada tanggal yang sama yakni 9 agustus 2010. Sementara perihalnya baik surat pertama dan kedua adalah “undangan Klarifikasi”.

Pandangan yang disampaikan Sofyan memanglah sangat benar, bahwa hamba TUHAN berhak melindungi umat dan jemaat dan mereka hanya berbakti kepada TUHAN, bukan kepada penguasa duniawi. Selalin itu pun bahwa seluruh Rakyat Papua di Tanah Papua tidak lagi percaya kepada militer Indonesia baik TNI/Polri karena dipandang bahwa ulah semua kekerasan di Papua adalah Mereka (Militer Indonesia). sebelumnya pandangan kenyataan mengatakan bahwa sebelum Rakyat Papua harus bergabung dengan Indonesia, Rakyat Papua hidup aman, damai dan tenteram, namun ketika Indonesia masuk dengan berbagai operasi-operasinya yang membantai dan membunuh rakyat papua dengan berbagai macam oprasi, kini membuat rakyat luka dan tak percaya kepada militer Indonesia baik polisi maupun tentara.

Tiap insiden atau pun masalah yang terjadi di Papua, pandangan Rakyat Papua adalah sebuah skenario yang sengaja dibuat dalam rangka mempercepat proses kepunahan Orang Asli Papua dan untuk membuka lahan bisnis atas pencairan dana dengan alasan pengamanan, serta agar program dibentuknya kodam-kodam baru di papua pun terjadi.

Ketika paradigma itu sudah menjadi konsumsi Rakyat Papua, dan tertanam dari satu generasi ke generasi berikutnya yang melahirkan terjadinya ketidak percayaan Rakyat terhadap Militer Indonesia. berdasarkan hal demikian, maka sudah seharusnya pihak Kepolisian malu diri dan mengintrokpeksi diri. Bukan gegabah memanggil seorang tokoh agama yang selalu menjaga dombanya dan mengatakan kebenaran terhadap penyelamatan domba-dombanya.

Jika Gembala domba (Gembala atas umat) dipanggil paksa oleh Pihak Polda, maka bagimana dengan domba-domba? Apakah Polda sengaja untuk menyesatkan domba-domba dan melahirkan konflik baru?

Ini terlihat bahwa pihak kepolisian yang ada di polda papua sesungguhnya tak memiliki sedikit nilai kemanusiaan tuk menyelamatkan orang papua, karena seorang hamba TUHAN yang selalu menyuarahkan kebenaran dan menjalankan perintah TUHAN di tanah Papua saja akan dipanggil paksa, sementara hamba TUHAN adalah suara pelaku kenabian dan kebenaran. Disisi lain juga bahwa tidak adanya penghargaan kepolisian terhadap gereja yang ada di papua, karena k
Ketua Sinode Baptis hanya menyampaikan suarah kenabiaannya atas pentinya keselamatan umat TUHAN di Tanah Papua, khususnya di Puncak Jaya. Jika suarah kebenaran dan kenabian yang disampaikan oleh Ketua Sinode Baptis saja dilarang dan ditantang sampai pada rencana penjemputan secara paksa, bagimana dengan rakyat kecil yang tidak tahu apapun? Apakah kebenaran di Tanah Papua harus dipadamkan dengan cara memanggil paksa itu?

Satu hal yang menjadi tanda tanya adalah, aparat yang dikirim ke Puncak sungguh sangat banyak sampai ribuan orang, namun ko masalahnya sampai sekarang berlarut-larut?
Kalau misalnya pembunuhannya dilakukan oleh TPN, dari mana TPN mendapatkan senjata modern, sementara pos polisi sangat ketat dan berdekatan mengurungi daerah itu?
Selain itu, semua akses masuk, sangatlah susah karena diisolirkan oleh Pihak Militer.

Jika demikian, maka semua orang akan berkata, militer harus jujur dengan semua yang terjadi itu karena semua akses dan proses diisolirkan oleh Pihak Militer.

Sungguh memprihatinkan karena ada upaya mematikan nilai kebenaran di Papua dengan cara, melumpuhkun ajaran TUHAN atas umatnya di Papua.

Dugaan dibalik penjemputan paksa Pdt. Socrates Sofyan Yoman, akan melahirkan konflik besar, sehingga disisi lain adalah upaya mematikan semangat perlawanan dan kebangkitan rakyat Papua, apalagi selisi waktu panggilan yang diluar aturan pemanggilan. Kesannya terlihat rancuh sehingga terlihat sebuah skenario yang dibangung tuk melumpuhkan semangat lawan rakyat tapi juga upaya kearah konflik papua, yakni antara rakyat papua dan kepolisian. Dengan demikian boleh dikata, memanggil Sofyan sama artinya melahirkan konflik baru di Papua.

Kini hanya penantian, kapankah hamba TUHAN, Ketua Sinode Baptis Papua, Sokrates Sofyan Yoman dijemput paksa oleh pihak Polda Papua.



By: marthen goo

Sokrates Terancam Dijemput Paksa Polisi

Senin, 09 Agustus 2010 23:00

JAYAPURA—Sikap penolakan, Duma Sokrates Sofyan Yoman untuk memenuhi panggilan pihak Polda Papua guna mengklarifikasi pernyataanya yang dinilai memojokkan institusi TNI/Polri terkait rangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya, membuat pihak Polda tidak akan tinggal diam. Karena itu pIhak Polda akan melakukan upaya paksa memanggil Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua tersebut.
Demikian disampaikan Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Pol Petrus Waine SH MH ketika dihubungi di Mapolda Papua, Jayapura, Senin (9/8). Dikatakan, pihak Polda Papua melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 mengundang yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataan atau kata- katanya yang menuduh seolah- seolah peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya didalangi TNI/ Polri.
Dikatakan, Sokrates Sofyan Yoman harus memenuhi panggilan pihak Polda Papua serta harus bertanggungjawab dengan pernyataan yang mengatakan TNI/Polri ikut bermain dalam peristiwa peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya, termasuk aksi penembakan terhadap warga sipil dan TNI/Polri.

“Pernyataan yang disampaikan harus punya data dan fakta. Kalau dia mengatakan demikian disertai data dan fakta mari kita buktikan bersama. Apabila ternyata ia tak memiliki data atau fakta menyangkut tuduhannya, maka hal ini tak etis ” tanyanya.
Namun demikian, lanjutnya, ia belum memastikan kapan upaya paksa untuk memanggil Sokrates.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, panggilan Polda Papua melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus terhadap Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua Duma Sokrates Sofyan Yoman terkait pernyataannya yang dinilai memojokkan institusi TNI/Polri menyangkut rangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil di Puncak Jaya.
Dia mengatakan, TNI/Polri tak pantas memanggilnya untuk mengklarifiaksi pernyataannya. Alasannya, ia adalah tuan dan pemilik negeri serta ahli waris tanah ini.
Sementara itu, salah seorang pengamat masalah hukum di Tanah Papua, Gustaf Kawer SH, di Abepura, menilai Polda Papua terlalu reaktif terhadap pernyataan Duma Sokrates Sofyan Yoman serta terkesan proses hukumnya prematur dalam melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
“Pemanggilan Polda itu kalau mau dilihat terlalu reaktif dan proses hukumnya juga akan sangat prematur,” ungkap Senin (9/8) kemarin.
Praktisi hukum ini mengatakan, Polisi sebagai lembaga pengayom masyarakat harus bisa menerima kritikan dengan besar hati, apalagi kritikan yang dilayangkan kepada polisi tersebut merupakan satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada polisi.
“Polisi jangan alergi untuk dikritik, apa yang dikatakan pak Yoman itu karena dia prihatin dengan umat di sana, kita semua tahu kalau bahwa penembakan di Puncak ini sudah terjadi lama, banyak pasukan di sana, inikan jadi pertanyaan,” terangnya.
Kawer mengatakan, seharusnya Polisi menggunakan hak jawab lewat media, bukan malah mengirim surat pemanggilan terhadap masyarakat yang mengkritisi kinerja Polisi, pasalnya kritikan Duma Sokrates Sofyan Yoman tersebut dilakukan lewat media.
“Pak Yoman tidak melakukan kejahatan, jadi Polisi tidak perlu lakukan pemanggilan, dia kan bicara lewat media, maka polisi juga punya hak untuk menjawab lewat media,” sarannya.
Nah, kalau Polisi sudah bertindak seperti ini, ragu Kawer, maka semua kritikan dari masyarakat yang sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam era demokrasi ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum, dan siapa saja bisa dipanggil oleh Polisi.
“Kalau beginikan repot, karena polisi tidak mau dirinya di kritik,” sambungnya.
Menyinggung penolakan yang dilakukan Duma Sokrates Sofyan Yoman terhadap panggilan Polisi, kawer mengatakan, penolakan tersebut merupakan hak yang bersangkutan.“Saya pikir itu hak dia, untuk menolak dipanggil, dia kan bicara di media,” tandasnya. (mdc/hen)

Sumber:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6494:sokrates-terancam-dijemput-paksa-polisi&catid=25:headline&Itemid=96

SAATNYA NILAI KEBENARAN DINYATAKAN DAN DITEGAKKAN DI PAPUA

Setiap Pelaku Penegakan Kebenaran Di Negeri Papua, Distigmanisasi Sebagai Separatis Oleh NKRI Melalui Militernya Terlebih Khusus Oleh Pihak Kepolisian.

Senin, 9 agustus 2010, pukul 23.00 WP

Jayapura-Tertutupnya nilai kebenaran di papua, justru dilakukan oleh pihak militer, terlebih khusus kepolisian di papua. Dan hal itu sangat terbukti dan terlihat jelas dengan kasat mata oleh seluruh rakyat papua di papua. Kenyataan di papua kini pun sangat disayangkan karena rakyat tak berani tuk melawan, dikarenakan sering perlawanan moncong senjatalah yang menjadi ancaman kesehatan dan sekalipun nyawa mereka. Scenario mematikan nilai kebenaran di papua ini justru dilakukan oleh aparat negara.

Dulu ketika Indonesia belum masuk di papua, papua terlihat aman, damai dan tentram. Tak ada pembunuhan dan pembantaian. Perang suku yang dilakukan pun tidak separah kejahatan negara atas rakyat papua. Perang suku yang dilakukan itu hanya sebatas menunjukan kekuatan, sebagai kebiasaan mereka, kemudian walau panah dan tombak mengenai manusia, namun mereka dapat disembuhkan sehingga tidak ada proses kehilangan nyawa terhadap orang papua. Karena itu merupakan kebiasaan dan obat tradisional untuk penyembuhan luka pun ada pada kebiasaan pengobatan rakyat papua.

Namun sungguh kejam negara, dimana banyak sekali jenis operasi yang dilakukan di papua. Banyak juga skenario yang dibuat hanya mau menjadikan papua sebagai daerah konflik dan kemudian dijadikan lahan bisnis besar-bearan di papua. Jangankan hal itu, contoh kecil yang terlihat adalah, ketika rakyat melakukan aksi besar-besaran di DPRP, disana justru Polisi meminta dana pengamanan harus dianggarkan oleh DPRP. Biasanya dalam pengamanan, Polisi mendapatkan dana 20-100 juta bahkan lebih tergantung besar jumlah masa. Berdasarkan itu, nilai fungsi tugas kepolisian pun hilang.

Ketika rakyat papua hendak turun aksi saja pun, selalu dihadang oleh pihak kepolisian. UU yang melindungi bebsa menyampaikan aspirasi pun di papua tidak terlihat. UU tidak dijalankan di papua. Contoh ketika tahun 2008 ketika saya (marthen goo) harus menjadi penanggungjawab dan hendak aksi atas musibah Muntaber yang menewaskan 174 orang papua di dogiai saja pun tidak diijinkan oleh pihak kepolisian yang terkesan bahwa polisi mendukung kematian masyarakat di dogiyai. Sehingga fungsi kepolisan dalam perlindungan rakyat papua tidak terlihat sama sekali.

Polisi pun kemudian dengan beraninya menggunakan senjatanya jalan kelinling kota, sehingga ada upaya mematikan psikologi orang asli papua. Dan ini sebuah skenario yang sebenarnya dibangun agar rakyat takut dan tidak bangkit tuk melawan.

Rakyat yang selalu mematuhi UU, justru polisi yang melanggar UU itu. Tidak perna ada upaya menerapkan UU di tanah Papua. Baik UU bebas ekspresi maupun UU No. 21 tentang ototnomi khusus bagi propinsi papua.


Gereja Diseparatiskan

Tiap gereja yang menyuarahkan kebenaran, justru diseparatiskan. Dibilang gereja mendukung kegiatan separatis dan lainnya. Sementara gereja di tanah papua hanya hadir tuk mendekatkan umat papua kepada TUHAN-nya dan ketika umat dibantai dan dibunuh, maka sudah menjadi kewajiban gereja tuk menyuarahkan dan menyelamatkan umat TUHAN yang dibantai dan dibunuh. Jangankan umat, pendeta saja pun dibantai, ditangkap dan dibunuh. Di mata nasional dan internasional pun telah terpampang penangkapan kepada Pendeta. Isak Ondowame sebagai salah satu contoh yang dalam dakwaannya pun ia berkata, “saya punya senjata hanya Alkitab. Apakah aliktab ini bisa membunuh orang?” dalam pelaksaan kebenaran di papua, justru dimatikan oleh kekerasan negara. Pdt. Isak yang selalu mendombakan domba-dombanya saja harus dimanipulasikan oleh negara dan menangkapnya hanya karena kepentingan negara di atas tanah papua dan mengkambing hitamkan orang papua, khusunya seorang hamba TUHAN (pendeta Isak Ondoame).

Kini Pendeta Sokrates sofyan yoman yang adalah ketua Sinode Baptis pun dimintai keterangan oleh Polda, sementara Pendeta Sofyan hanya berbicara tentang betapa pentinya umat TUHAN harus diselamatkan. Selaku hamba TUHAN, ia merasa itu kewajiban sebuah hamba TUHAN. ia pun mengatakan bahwa Gereja tidak tunduk kepada pemerintah atau pun kepolisian. Gereja adalah Independen, otonom dan mandiri. Ia pun membantah surat panggilan polda itu.

Berdasarkan itu, sebenarnya gereja hanya tunduk kepada aturan TUHAN melalui kitab kehidupannya. Sungguh memalukan polisi Indonesia ini. Masa hamba TUHAN diminta menghadap polda sementara Ketua Sinode Baptis ini hanya bicara akan keselamatan domba-dombanya yang dikambing-hitamkan oleh kepentingan duniawi.

Jika hukum TUHAN saja mampu dilanggar oleh negara melalui kepolisian, bagimana dengan Undang-undang Dasar, UU dan yang lainnya…???
Ini sebuah pertanyaan yang membutuhkan renungan panjang tuk menjawabnya.


Oleh : marthen goo

Sumber dukungan lainnya:
http://papuahargadiriku.blogspot.com/2010/08/sokrates-tolak-panggilan-polda.html

SOKRATES TOLAK PANGGILAN POLDA

Gereja Tidak di Bawah Pemerintah atau Keamanan

JAYAPURA—Panggilan Polda Papua bernomor B/792/VIII/2010 tertanggal 7 Agustus terhadap Duma Sokrates Sofyan Yoman, terkait pernyataannya yang dinilai memojokkan TNI/Polri soal kasus Puncak Jaya, tidak dipenuhi atau ditolak yang bersangkutan.
Duma Sokrates mengatakan, jangan pernah berpikir bahwa aparat keamanan yaitu TNI/Polri adalah pemilik kebenaran atau segala-galanya. Ini paradigma lama yang tidak relevan lagi dengan era saat ini. “Saya tidak akan pernah hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Polda Papua bernomor B/792/VIII/2010 Dit Reskrim Polda Papua tertanggal 7 Agustus 2010,” tegas Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereha Baptis Papua itu kepada Bintang Papua, kemarin .
Duma Sokrates mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan lewat media Jumat pekan lalu adalah benar, disertai dengan data-data yang akurat tentang keterlibatan aparat keamanan dalam kasus berkepanjagan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.
“Pernyataan yang disampaikan oleh saya bukan asal omong, kami mempunyai alasan, data dan pengalaman. Pemerintah dan aparat keamanan salah menilai dan salah mengerti terhadap kami, kami bukan bangsa bodoh, tuli, bisu dan buta,” ingat Yoman.

Gereja, kata Yoman, bukan sub ordinat (bawahan) pemerintah dan aparat keamanan. Gereja baptis Independen, otonom dan mandiri. Dalam prinsip dan roh ini, Gereja Baptis selalu menyuarakan suara kenabian bagi umat tak bersuara dan tertindas. “Kami heran, persitiwa kekerasan yang terjadi sejak tahun 2004 di kabupaten Puncak Jaya tidak pernah berakhir sampai tahun 2010, mengapa aparat keamanan yang mempunyai intelijen tidak berfungsi untuk mendeteksi kelompok-kelompok yang dianggap OPM yang membuat kacau,” tanya duma Yoman.
“Harapan kami, aparat keamanan harus berhenti bersandiwara di Tanah Papua ini, terutama pihak kepolisian tidak pantas memanggil saya, karena saya adalah tuan dan pemilik negeri serta ahli waris tanah ini,” ungkapnya.
Harus berhenti panggil-panggil Orang asli Papua, sarannya, tetapi mari kita hidup bersama secara bermartabat setara dan terhormat. “Jangan terus jadikan umat Tuhan seperti hewan buruan dengan stigma-stigma yang merendahkan martabat umat Tuhan,” tambahnya.
Dikatakan, “Sudah saatnya semua kekerasan dan sandiwara dihentikan, demi keadilan, perdamaian dan HAM,” tandasnya. (hen)


Sumber:
http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6454:sokrates-tolak-panggilan-polda&catid=25:headline&Itemid=96

PEMULUNG ANAK PAPUA

Gambar Anak Pemulung Papua Yang Hak Hidupnya Terancam Di Kelimpahan Lumbunan Emas



Hak Hidup Orang Papua dan Generasi Papua Kini Terancam Dihantam Badai Implementasi OTSUS yang “GAGAL” yang Dipaksa Pemrintah Pusat Tuk Tetap Dilaksanakan.



Jayapura, 8 Agustus 2010

Oleh: marthen goo


Jayapura- Dikalah otonomi khusus dilaksanakan di Papua dan dipaksakan untuk pelaksanaannya oleh pemerintah pusat, nasip anak papua terancam krisis dan memprihatinkan dalam tiap langkah hidupnya, seperti terlukis pada wajah 3 orang anak SD yang bernama Jefri, Etmon dan Falen di perumnas 3, waena jayapura.

ketika ditanya apa saja yang kalian lakukan tiap hari?
Dengan serempak, ketiga anak papua itu mengatakan, sekolah dan pulang sekolah mencari besi tua dan kaleng-kaleng untuk dijual, agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk membantu orang tua dan membayar kebutuhan sekolah.

Di mana saja tempat pencarian kalian?
Kami selalu mengelilingi perumnas satu sampai tiga dan kadang kami sampai ke abe, jika waktu kamu cukup dan kami lagi semangat.

Apa kalian tidak merasa bau dan jorok dengan sampah?
Awalnya kami merasa sampah itu jorok, namun kami tidak bisa pungkiri semua itu karena kebutuhan kami yang memang mengajak kami untuk harus hidup dengan sampah tuk memenuhi kebutuhan kami. Apalagi orang tua kami tidak punya penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan kami.

Sebagai bukti pembaktian mereka kepada orang tua mereka, mereka pun dengan penuh semangat menjelajahi sampah tuk mencari bahan material yang bisa mereka jual tuk memenuhi kebutuhan mereka, walau di tempat yang jorok dan jelek dipandang orang, dan hal itu dilakukan hanya untuk sebuah kebutuhan hidup mereka, tanpa memandang kondisi tubuh mereka.

Dari tempat tinggal mereka di peremnas 3, mereka pun mengelilingi daerah sekitar mereka tinggal hanya tuk mencari bahan material mereka. Selepas pulang sekolah, setelah makan, mereka melakukan kerjaan rutinitas mereka dengan mencari material dari sampah yang satu ke sampah yang lain. Lintas mata terpandang, hidup mereka memang sangat terancam.

Kini, sungguh menyedihkan. Pemerintah yang selalu mengampanyekan otsus sukses adalah sebuah upaya pembohongan publik, karena banyak sekali orang papua yang masih hidup menderita dan sengsara.

SAMPAH BERHAMBURAN DI KOTA JAYAPURA

Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (1)


Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (2)


Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (3)


Gambar Sampah di atas trotoar Dekat Pom Bensin Kota Raja (4)

Kini Jayapura Menghasilkan Udara Yang Berbau, Asma Dan Paru-paru Menjadi Ancaman

Jayapura- Sungguh sangat memprihatinkan karena sampah berlalulang di kota jayapura, seakan manusia yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Papua yang dulu indah pun kini ditutupi keburukan dan kepolisian udara, baik polisi yang didatangkan dari kendaraan, maupun sampah yang dibuang disembarang tempat, yang mengakibatkan kehancuran pada lingkungan.

Ekosistem danau dan laut kini menjadi ancama polusi air, ikan, planton dan sumber air lainnya pun ikut terancam. Sungguh sekeji dan kejam itukah manusia ini?

Satu hal yang sangat menarik adalah sampah yang dibuang di kali anafri, yang muaranya di samping DPR. Sampah bertumpuhkan di samping DPRP namun sangat disesalkan karena seakan DPRP tidak melihat sampah yang mengalir yang kemudian akan membahayakan ekosistem di laut. Sampah begitu banyak berhamburan di laut dan di kali, namun tak seorang DPRP pun yang menyoroti hal itu.

Jika sampah yang bisa dilihat dan tempatnya saja di samping DPRP tak bisa disuarakan dan dibicarakan untuk sebuah solusinya, bagimana dengan sampah yang dibuang jauh dari pandagan mereka? bagimana dengan hal lain pula yang jauh? Apakah DPRP tidak ramah lingkungan? Sungguh menyedihkan, karena hal itu bisa terjadi begitu saja bertahunan. Jika sebulan saja bisa sampeh se-ton sampah, bagimana dengan 1 tahun dan 5 tahun atau lebih tahun? Sudah berapa banyakkah sampah yang dibuang?

Kalau sampah tetap dibiarkan berkeliaran, bagimana dengan nasip kesehatan rakyat kecil papua?

Kondisi papua yang kini terancam akibat polusi yang diberikan. Dan disinyalir, hal itu justru dilakukan oleh orang-orang pendatang yang melakukan kebiasaan ditempat mereka dan diterapkan di papua seperti di Jakarta, makasar dan beberapa kota yang sampahnya dibuang keselokan dan tempat genangan air.

By: marthen goo

KUNJUNGAN PASTORAL KETUA SINODE KINGMI, DISAMBUT MERIA UMAT

Jemaat Kingmi Tanah Merah Jayapura Merasa Bangga dan Terharu, Serta Merasa Dihargai Karena Dikunjungi dan didatangi Ketua Sinode Mereka

Jayapura-kujungan pastoral yang dilakukan ketua sinode Kingmi Papua (Bpk. Pdt. Dr. Benny Giay) kemarin, rabu, 4 agustus 2010 pukul 15.30-16.00, mendapat apresiasi dari jemaat. Jemaat merasa bangga dan senang karena tempat mereka, walau jauh namun dikunjungi ketua sinode.

Dalam doa dan ceramah yang dilakukan, ketua sinode hanya mensarankan kepada jemaatnya agar mengembalikan jati dirinya sebagai orang papua dulu, di masa Indonesia belum masuk ke papua. Dikatakannya bahwa, dulu orang papua adalah orang pekerja, orang yang memiliki tanah, kebun, ternak dan lainnya. Dengan kekuatan itu, orang papua mampu dan dapat bertahan hidup. Namun kini, dengan masuknya Indonesia, maka semua dihancurkan. Dalam kondisi semua sedang dihancurkan ini, kemudian ketua sinode berpesan agar umat tetap mempertahankan kebiasaan lama agar tidak mudah mati karena kelaparan, tidak mudah dibayar karena kelaparan, dan tidak mudah tanah dan segala miliknya diambil oleh orang luar yang sedang berupaya memarjinalisasikan orang papua.

Dalam pertemuan yang cukup lama itu, ketua sinode pun berpesan agar anak-anak dijaga dan dirawat baik, agar mereka bisa disekolahkan di sekolah yang bermutu dan menjadi anak-anak yang pintar agar bisa membangun negeri Papua ini.

Selain itu, ketua sinode pun berpesan agar umat selalu saling jaga-menjaga karena orang papua sudah sedikit dan mau dipunahkan. Dalam ceramah yang disampaikan ketua sinode itu, umat pun merasa terharu dan bangga karena diberi pemahaman yang baik tentang betapa penting kesatuan orang papua untuk menyelamatkan orang papua yang kini hanya tinggal sisah.

Dengan tegas, ketua sinode berkata, kami sinode dan pendeta-pendeta hadir untuk menyuarahkan setiap umat TUHAN yang dibantai dan dibunuh. Kalau umat TUHAN diintimidasi, maka sinode hadir untuk itu, untuk membela umat TUHAN yang diintimidasi itu. Dan sinode harus mampu memperjuangankan hak hidup umatnya. Setiap sinode harus mampu menjamin hak hidup umatnya, agar tidak ada setan-setan yang membunuh dan membantai umat TUHAN. jika ada yang membantai dan membunuh umat TUHAN, maka itu iblis.

Diskusi yang menarik itu kemudian melahirkan pemahaman yang baik bersama rakyat umat tanah merah. Dan terakhir, ketua sinode pun berkata, hanya umat TUHAN kalau sudah bersatu dan saling baku jaga, maka perubahan dan keselamatan itu akan terjadi.

Oleh: marthen goo.

DUKUNGAN RAKYAT PAPUA ATAS DIGELARNYA PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)

Perayaan Ibadah Bersama Berbagai Komponen Gerakan dan Rakyat Bangsa Papua Barat Dalam Dukungan Pertemuan Forum Pasifik Di Negara Republik Kepulauan Vanuatu Digelar Meria

Jayapura- Dalam rangka mendukung pertemuan negara-negara pasifik di Vanuatu yang digelar tanggal 3-6, seluruh komponen rakyat bangsa papua , yang jumlahnya berkisar 100 orang lebih, telah melakukan aksi dukungan pada hari ini, kamis, 5 juli 2010 berupa ibadah bersama di asrama liborang, yang diakoordinir oleh tim rekonsiliasi pemuda rakyat papua barat, dari pukul 11.00-14.00, dengan tema “sebab ALLAH memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban (2 timiotius 1:7)”.

Ibadah yang berlangsung gembira itu dipimpin langsung oleh Pdt. Jhon Barangsano.
Dalam kotbah-kotbah yang disampaikan ham TUHAN ini, lebih kepada pentingnya umat TUHAN harus diselamatkan. Ia pun mengatakan bahwa rakyat sudah berani melawan untuk keselamatannya, namun pendeta yang belum menunjukan sikap keberanian, sehingga ketika umat TUHAN dibantai, pendeta terlihat diam dan takut. Menurutnya, hal itu harus dirubah bahwa seorang pendeta harus berani dan mampu menyelamatkan jemaatnya. Selanjutnya dikatakan juga bahwa negara Indonesia ini telah memberikan dua UU yakni UU No.21 dan UU No. 32, dan ini merupakan kejahatan negara atas papua.

Hal itu dikatakan karena penerapan UU di papua memakai dua UU yang saling bertolak belakang. Sehingga dilain pihak, bisa mengorbankan rakyat Papua karena tidak adanya keberpihakan terhadap orang asli papua. Makna UU No. 21 tidak terlihat aplikasinya, sementara yang dominan dalam pelaksanaan pemerintahan negara di daerah, lebih kepada UU No. 32. Selain itupun, UU No. 21 yang katanya diberikan bagi propinsi papua pun dalam pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah (PP) sebagai roh, itu pun tidak diberikan kepada propinsi papua, sehingga terlihat ada upaya manipulatif dan pembohongan negara terhadap orang papua.

Dalam kotbahnya yang begitu panjang, Pendeta pun mengatakan bahwa, papua membutuhkan musa yang mampu mengantar umat sampai kepada pintu keselamatan, dan selanjutnya yosua lah yang membawa dan masuk dalam pintu keselamatan itu. Dan kini, yosua itu adalah rakyat bangsa papua.

Ibadah bangsa papua itu lebih kepada penyadaran bahwa betapa pentingnya kebangkitan rakyat tuk melawan dan mendukung upaya kerja dari para simpatisan atas masalah yang dihadapi rakyat papua seperti upaya Vanuatu dalam pertemuan pasifik dan proses gugatan pepera nantinya.

Ibadah berlangsung dengan penuh suka cita. Dan selanjutnya dalam ramah-tamah, banyak sekali penyampaian dari beberapa pimpinan gerakan penyelamat keaslian papua. Inti dari penyampaian berbagai macam komponen adalah, keselamatan orang papua hanya ada pada orang papua itu sendiri karena kini orang papua akan punah jika orang papua tidak bangkit dan melawan, dan tentunya kepunaan itu justru dilakukan oleh negara Indonesia.

Dan dalam penyampaian itu, ada seorang yang tua, yang juga adalah saksi sejarah pun mengatakan bahwa, kami tidak perna memilih bergabung dengan Indonesia. kami hanya dipaksa dalam peneroran dan tekanan militer. Dan pada saat itu, kalau kami pilih papua merdeka, maka kami ditembak mati. Selanjutnya, ia pun mengatakan bahwa, dulu di jaman kami, bicara papua merdeka sangat tidak bisa. Kami hanya bisa bicara 2 menit, itu pun hanya sebatas nama Papua, belum merdekanya. Karena pada saat itu pun, kalau bicara nama Papua saja, kami dihajar dan dipukul.

Betapa kejamnya Indonesia dan kebrobrokannya pun disampaikan bahwa Indonesia sesungguhnya bukan manusia, karena mereka suka membantai dan membunuh orang papua.


Kini ucapan termikasih dari rakyat papua dalam ibadah itu disampaikan kepada Negara Vanuatu yang mendukung papua, dan yang sedang mendorong masalah papua ke dalam pertemuan negara-negara pasifik, negara-negara pasifik yang mau membuka diri untuk papua, 50 senator amerikan yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah papua, IPWP dan ILWP yang memperjuangakn pembebasan tawanan papua, dan seluruh simpatisan yang sedang berjuang untuk keselamatan bangsa Papua.



Oleh: marthen goo

PERNYATAAN SIKAP TIM REKONSILIASI PEMUDA PAPUA BARAT

MENDUKUNG PERTEMUAN PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)
DI NEGARA REPUBLIK KEPULAUAN VANUATU
TANGGAL, 3 – 6 AGUSTUS 2010


Perjuangan rakyat Papua Barat telah berjalan begitu lama, telah mengorbankan terlampau banyak harta benda, keringat, linangan air mata dan darah serta tulang-belulang yang berserakan diseluruh persada negeri ini, bagian dari wujud nyata rakyat memperjuangan hak kemerdekaannya. Namun kenyataannya 48 tahun sudah cita-cita kemerdekaan yang didambakan itu belum juga kunjung tiba. Walaupun demikian semangat juang bangsa Papua Barat tidak pernah mati dan terkubur oleh ideology neokolonialisme Pancalisa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua kedalam Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang selama ini belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, sekalipun Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah diberlakukan sebagai sebuah grand design hukum bagi resolusi konflik yang telah berlangsung selama kurun waktu 48 tahun semenjak Papua Barat diintegrasikan secara tidak sah pada 01 Mei 1963 hingga sebuah manipulasi sejarah ”Demokrasi proses pemilihan satu orang satu suara dalam mekanisme act of free choise” untuk menentukan nasib dan masa depan sebuah bangsa di tahun 1969 dalam mekanisme PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang diwakili oleh 1025 orang Papua yang telah diintimidasi untuk memilih bergabung kedalam Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan New York 15 Agustus 1962.

OTSUS telah gagal total serta tidak dapat menjawab berbagai permasalahan di Papua Barat dan juga telah dikembalikan pada tanggal 18 Juni 2010 oleh penduduk asli Papua bersama lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada pemerintah pusat Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, ketidakadilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum terwujudnya supremasi hukum, penghapusan budaya, adat istiadat dan bahasa daerah, serta sejarah bangsa Papua Barat, adalah konflik struktural yang berkaitan dengan faktor sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI 1 Mei 1963, New York Agreement 15 Agustus 1962, serta PEPERA 1969 yang diwakili oleh 1.025 orang serta Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2504 dijadikan dasar hukum untuk mengontrol 312 suku asli Papua dan wilayah seluas 421.981 km persegi oleh rezim Orde Lama Ir. Presiden Soekarno, rezim Orde Baru H.M.Soeharto, rezim rezim Reformasi Prof.Dr.Ir.B. J.Habibie Ing, rezim Abdul Rahman Wahid (Gusdur), rezim Megawati Soekarno Putri, dan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia telah dijalankan dengan slogan pembangunan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat Papua. Tetapi fakta menunjukan bahwa perekonomian, politik, dan lain-lain daerah di Papua DIKUASAI oleh kaum migran asal pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera dan Sulawesi sedangkan orang asli Papua terus terpinggirkan. Oleh sebab itu, sebagai sesama saudara Melanesia di kawasan Pasifik, kami menyatakan sikap dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Meminta Pasifik Island Forum (PIF) menetapkan status Papua Barat sebagai Observer tetap

2. Mendukung dan memberikan Mandat kepada Negara Republik Kepulauan Vanuatu serta Negara-Negara Pasifik yang tergabung dalam Pasifik Island Forum (PIF) sebagai ujung tombak di kawasan Pasifik untuk membawa masalah Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

3. Mendukung sikap 50 anggota kongres Amerika Serikat untuk memasukan masalah Papua Barat sebagai salah satu agenda prioritas tertinggi pemerintahan Tuan Presiden Yang Mulia Barack Husein Obama

4. Mendukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) dan Internaional Lawyers for West Papua (ILWP) untuk menggugat keabsahan PEPERA (Act of free choise) 1969 di Papua Barat

5. Meminta kepada pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, serta negara-negara UNIEROPA untuk menghentikan penyaluran bantuan keuangan Otonomi Khusus.

Demikian pernyataan sikap ini kami layangkan kepada Tuan-Tuan Yang Mulia dan Terhormat didalam Pasifik Island Forum yang berlangsung di Negara Republik Kepulauan Vanuatu mulai dari tanggal 03 – 06 Agustus 2010 dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan demi menyelamatkan etnis bangsa Papua rumpun Melanesia yang sedang menuju kepunahan etnis (Genocida).

Jayapura: Rabu, 04 Agustus 2010

Yang menyatakan :


Front Persatuan Perjuang Rakyat Papua Barat
(FRONT PEPERA PB)

SELFIUS BOBII
KETUA



Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

RINTO KOGOYA
KETUA



Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (F-NMPP)

SIMON SOREN
KETUA



GARDA – P

SEMUEL AWOM
KETUA



Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua
(SONAMAPA)

ZAKARIAS HOROTA
Pj. KETUA



Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPT-PI)

Dominukus Sorabut
Wakil Sekjen



Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

MUSA MACKO TABUNI
JURU BICARA (JUBIR)



Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP)

USAMA YOGOBI
KETUA



PARLEMEN JALANAN (PARJAL)

MARTHEN AGAPA
KOORDINATOR



BERSATU UNTUK KEBENARAN (BUK)

PENIAS LOKBERE
KETUA



Solidaritas Pemuda Melanesia-Papua Barat (SPM-PB)

EDISON RAWENSAY
SEKRETARIS JENDRAL



Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM)

BENYAMIN GURIK

INTEL BERLALULALANG DI DPRP, NILAI INTELIJEN PUN RENDAH

Selasa, 3 agustus 2010
Ketika Perwakilan Rakyat Papua Melakukan Pertemuan Dengan DPRP, Intel-intel Berlalulalang Tuk Melemahkan Psikologi Lawan Rakyat

Jayapura-Sungguh memalukan, melihat intel yang berlalulalang di kantor DPRP selasa, 3 Agustus, pukul 13.00-15.00 ketika pertemuan berlangsung antara perwakilan rakyat papua dan DPRP komisi A, tanpa tujuan yang jelas menurut pandangan kami para aktifis papua setelah dilakukan pengamatan oleh mata-mata aktifis papua.

Ketika pertemuan berakhir, banyak sekali intel yang berlalulalang dan ada juga yang berkelompok-kelompok membangun diskusi internal mereka. Dari gaya dan cara mereka pun sunggu kelihatan kalau mereka hadir hanya ingin memngganggu psikologi para perwakilan yang hadir mengikuti pertemuan bersama DPRP tersebut.

Permainan intel di papua ini sungguh sangat memprihatinkan karena mereka menunjukan kebodohan mereka bahwa mereka telah melakukan pelanggaran ham, dimana kelagaan mereka berlaga mematikan fisikologi tiap orang papua yang hendak menegakan kebenaran di negeri dan tanah papua atas hak hiudp mereka sebagai manusia.

Fungsi intelijen dan militer-an di Papua yang seharusnya sebagai pelindung dan penjaga rakyat pun tak terlihat. sangat disesalkan, justru yang terlihat adalah bentuk pendekatan represip dan penekanan terror.

Inikah sebuah negara yang katanya berasaskan demokrasi?

Kebrobrokan pun kini terlihat dan dilihatkan oleh orang yang kurang pengetahuan.




oleh: Marthen Goo