Pemunculan calon tunggal Kapolri seperti halnya calon tunggal calon tunggal pada pemilihan gubernur Bank Indonesia, dinilai sebagai budaya yang tidak sehat dalam membangun iklim demokrasi.
Menurut pengamat politik Andrinof Chaniago, bila Indonesia konsisten mengikuti pola demokrasi, seharusnya Presiden SBY mengajukan calon Kapolri lebih dari satu, sehingga DPR mempunyai pembanding dalam menjatuhkan pilihan.
“Sebaiknya calon Kapolri lebih dari satu, sehingga lebih demokratis. Tapi itu kan kembali lagi kepada presiden, terserah mau mengajukan berapa calon,” ujar Adrinof kepada matanews.com di Jakarta, Kamis (29/7).
Ia mengatakan, dengan sukses pencalonan tunggal yang terjadi dalam pemilihan Gubernur BI baru-baru ini, maka sangat besar kemungkinannya Presiden SBY akan mengulangi hal yang sama pada pemilihan Kapolri yang baru.
“Karena tingkat resistensinya relatif kecil, makanya presiden berani mengajukan calon tunggal. Apalagi koalisi di DPR juga sangat kuat. Jadi pencalonan ini sudah sangat diperhitungkan,” tandasnya.
Atmosfer pencalonan tunggal Kapolri pun sudah dirasakan oleh Andrinof. Ia juga tak menampik bahwa ada kepentingan presiden dibalik pencalonan tunggal tersebut karena Kapolri merupakan salah satu pion penting dalam pilar sistem keamanan dan penegakan hukum negara.
Saat ini ada beberapa nama calon Kapolri pengganti Bambang Hendarso Danuri yang sedang ramai dibicarakan publik.
Nama-nama tersebut adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Yusuf Manggabarani, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Pol Nanan Soekarna, Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Ito Sumardi, dan Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Pol Oegroseno.
Ada pula nama Kapolda Metri Jaya Inspektur Jenderal Pol Timur Pradopo, Kepala Korps Brimob Inspektur Jenderal Pol Imam Sudjarwo, Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Pol Pratiknyo, dan Widyaiswara Sekolah Pimpinan Polri Inspektur Jenderal Pol Bambang Suparno. (*mar/bo)
Sumber:
http://matanews.com/2010/07/29/calon-tunggal-kapolri-tidak-demokratis/
