MENDUKUNG PERTEMUAN PASIFIK ISLAND FORUM (PIF)
DI NEGARA REPUBLIK KEPULAUAN VANUATU
TANGGAL, 3 – 6 AGUSTUS 2010
Perjuangan rakyat Papua Barat telah berjalan begitu lama, telah mengorbankan terlampau banyak harta benda, keringat, linangan air mata dan darah serta tulang-belulang yang berserakan diseluruh persada negeri ini, bagian dari wujud nyata rakyat memperjuangan hak kemerdekaannya. Namun kenyataannya 48 tahun sudah cita-cita kemerdekaan yang didambakan itu belum juga kunjung tiba. Walaupun demikian semangat juang bangsa Papua Barat tidak pernah mati dan terkubur oleh ideology neokolonialisme Pancalisa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua kedalam Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang selama ini belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, sekalipun Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah diberlakukan sebagai sebuah grand design hukum bagi resolusi konflik yang telah berlangsung selama kurun waktu 48 tahun semenjak Papua Barat diintegrasikan secara tidak sah pada 01 Mei 1963 hingga sebuah manipulasi sejarah ”Demokrasi proses pemilihan satu orang satu suara dalam mekanisme act of free choise” untuk menentukan nasib dan masa depan sebuah bangsa di tahun 1969 dalam mekanisme PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang diwakili oleh 1025 orang Papua yang telah diintimidasi untuk memilih bergabung kedalam Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan New York 15 Agustus 1962.
OTSUS telah gagal total serta tidak dapat menjawab berbagai permasalahan di Papua Barat dan juga telah dikembalikan pada tanggal 18 Juni 2010 oleh penduduk asli Papua bersama lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada pemerintah pusat Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, ketidakadilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum terwujudnya supremasi hukum, penghapusan budaya, adat istiadat dan bahasa daerah, serta sejarah bangsa Papua Barat, adalah konflik struktural yang berkaitan dengan faktor sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI 1 Mei 1963, New York Agreement 15 Agustus 1962, serta PEPERA 1969 yang diwakili oleh 1.025 orang serta Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2504 dijadikan dasar hukum untuk mengontrol 312 suku asli Papua dan wilayah seluas 421.981 km persegi oleh rezim Orde Lama Ir. Presiden Soekarno, rezim Orde Baru H.M.Soeharto, rezim rezim Reformasi Prof.Dr.Ir.B. J.Habibie Ing, rezim Abdul Rahman Wahid (Gusdur), rezim Megawati Soekarno Putri, dan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia telah dijalankan dengan slogan pembangunan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat Papua. Tetapi fakta menunjukan bahwa perekonomian, politik, dan lain-lain daerah di Papua DIKUASAI oleh kaum migran asal pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera dan Sulawesi sedangkan orang asli Papua terus terpinggirkan. Oleh sebab itu, sebagai sesama saudara Melanesia di kawasan Pasifik, kami menyatakan sikap dengan sungguh-sungguh bahwa :
1. Meminta Pasifik Island Forum (PIF) menetapkan status Papua Barat sebagai Observer tetap
2. Mendukung dan memberikan Mandat kepada Negara Republik Kepulauan Vanuatu serta Negara-Negara Pasifik yang tergabung dalam Pasifik Island Forum (PIF) sebagai ujung tombak di kawasan Pasifik untuk membawa masalah Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
3. Mendukung sikap 50 anggota kongres Amerika Serikat untuk memasukan masalah Papua Barat sebagai salah satu agenda prioritas tertinggi pemerintahan Tuan Presiden Yang Mulia Barack Husein Obama
4. Mendukung International Parliamentarian for West Papua (IPWP) dan Internaional Lawyers for West Papua (ILWP) untuk menggugat keabsahan PEPERA (Act of free choise) 1969 di Papua Barat
5. Meminta kepada pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, serta negara-negara UNIEROPA untuk menghentikan penyaluran bantuan keuangan Otonomi Khusus.
Demikian pernyataan sikap ini kami layangkan kepada Tuan-Tuan Yang Mulia dan Terhormat didalam Pasifik Island Forum yang berlangsung di Negara Republik Kepulauan Vanuatu mulai dari tanggal 03 – 06 Agustus 2010 dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan demi menyelamatkan etnis bangsa Papua rumpun Melanesia yang sedang menuju kepunahan etnis (Genocida).
Jayapura: Rabu, 04 Agustus 2010
Yang menyatakan :
Front Persatuan Perjuang Rakyat Papua Barat
(FRONT PEPERA PB)
SELFIUS BOBII
KETUA
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
RINTO KOGOYA
KETUA
Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (F-NMPP)
SIMON SOREN
KETUA
GARDA – P
SEMUEL AWOM
KETUA
Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua
(SONAMAPA)
ZAKARIAS HOROTA
Pj. KETUA
Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPT-PI)
Dominukus Sorabut
Wakil Sekjen
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
MUSA MACKO TABUNI
JURU BICARA (JUBIR)
Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP)
USAMA YOGOBI
KETUA
PARLEMEN JALANAN (PARJAL)
MARTHEN AGAPA
KOORDINATOR
BERSATU UNTUK KEBENARAN (BUK)
PENIAS LOKBERE
KETUA
Solidaritas Pemuda Melanesia-Papua Barat (SPM-PB)
EDISON RAWENSAY
SEKRETARIS JENDRAL
Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM)
BENYAMIN GURIK
Selasa, 03 Agustus 2010
INTEL BERLALULALANG DI DPRP, NILAI INTELIJEN PUN RENDAH
Selasa, 3 agustus 2010
Ketika Perwakilan Rakyat Papua Melakukan Pertemuan Dengan DPRP, Intel-intel Berlalulalang Tuk Melemahkan Psikologi Lawan Rakyat
Jayapura-Sungguh memalukan, melihat intel yang berlalulalang di kantor DPRP selasa, 3 Agustus, pukul 13.00-15.00 ketika pertemuan berlangsung antara perwakilan rakyat papua dan DPRP komisi A, tanpa tujuan yang jelas menurut pandangan kami para aktifis papua setelah dilakukan pengamatan oleh mata-mata aktifis papua.
Ketika pertemuan berakhir, banyak sekali intel yang berlalulalang dan ada juga yang berkelompok-kelompok membangun diskusi internal mereka. Dari gaya dan cara mereka pun sunggu kelihatan kalau mereka hadir hanya ingin memngganggu psikologi para perwakilan yang hadir mengikuti pertemuan bersama DPRP tersebut.
Permainan intel di papua ini sungguh sangat memprihatinkan karena mereka menunjukan kebodohan mereka bahwa mereka telah melakukan pelanggaran ham, dimana kelagaan mereka berlaga mematikan fisikologi tiap orang papua yang hendak menegakan kebenaran di negeri dan tanah papua atas hak hiudp mereka sebagai manusia.
Fungsi intelijen dan militer-an di Papua yang seharusnya sebagai pelindung dan penjaga rakyat pun tak terlihat. sangat disesalkan, justru yang terlihat adalah bentuk pendekatan represip dan penekanan terror.
Inikah sebuah negara yang katanya berasaskan demokrasi?
Kebrobrokan pun kini terlihat dan dilihatkan oleh orang yang kurang pengetahuan.
oleh: Marthen Goo
DPR P MEMINTA WAKTU 2 MINGGU LAGI
Selasa, 3 Agustus 2010
Setelah Dua Kali Permintaan Waktu 3 Minggu, Kini Pun Waktu 2 Minggu Diminta Lagi
Jayapura- pertemuan DPRP Komisi A dan Perwakilan elemen gerakan rakyat papua siang tadi, selasa 3 Agustus 2010 pukul 13.00-14.30, yang diterima ketua komisi A Ruben Magai dan Sekertarisnya, hanya melahirkan permintaan perpanjangan waktu 2 minggu, walau perdebatan terlihat sedikit alot.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DAP, Forkorus Y. S mengatakan bahwa, papua sedang menuju kepunaan, dan sekarang papua ada pada posisi triping genosida. Hal itu disampainkan disela-sela pertemuan yang terlihat sedikit riles tapi seruh. Ketua DAP mengatakan bahwa, otsus sudah gagal total, itu bisa dibilang karena papua dalam triping genosida, belum lagi kita bicara masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya.
Ketua Komisi membenarkan hal itu, dan iya pun mengatakan bahwa agenda akan dibicarakan pada forum. Itu pun mengatakan bahwa otsus hanya lebel karena tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP), sehingga pentingnya perbaikan system pemerintah. Berdasarkan itu, maka aspirasi harus didorong ke pemerintah.
Selanjutnya sekertaris DPRP Komisi A pun menambahkan bahwa DPRP harus siapkan kerangkah, masyarakat harus buat indikatornya. Karena kalau Ketua DPRP dan Gubernur ada disini, maka tentu permasalahan ini akan selesai dengan cepat. Namun saying, entah kemana mereka pergi.
Melihat situasi seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan aspirasi murni rakyat Papua itu. Rakyat hanya meminta keselamatan dan perubahan. Berdasarkan mekanisme pun, rakyat memberikan waktu 6 minggu kepada DPRP, namun tidak ada sedikit gambaran tentang sebuah perubahan yang dilakukan. Sudah demikian, kemudian mereka memintah waktu 2 minggu lagi. Apa yang dikerjakan DPRP pun sangat diragukan kualitas dan kredibilitasnya. Itu terlepas dari kemungkinan adanya perbedaan padangan dan masalah internal DPRP.
Berdasarkan pandangan itu, kemudian Saul Bomai Jikwa yang adalah seorang mantan tahanan politik pun bertanya kepada DPRP, DPRP itu wakil rakyat atau wakil pemerintah? Masa waktu banyak dikasi tapi tidak ada kejelasan?
Dengan meilihat paradikma seperti itu, maka kemudian perwakilan rakyat pun menerima waktu dua minggu itu tapi tentunya masa rakyat Papua akan digerakkan untuk melakukan aksi serentak bangsa Papua di seluruh tanah Papua dan Indonesia serta di luar negeri.
Kini hanya ada harapan keselamatan dan perubahan yang datang dari rakyat Papua tentang hak hidup mereka sebagai manusia papua yang adalah sama ciptaan TUHAN Yang Maha Kuasa.
Oleh: Marthen Goo
DISKUSI LEPAS BERSAMA PENDETA DOKTOR BENNY GIAY
Senin, 2 Agustus 2010
Jayapura-Diskusi lepas yang dilakukan oleh FORUM DEMOKRASI RAKYAT PAPUA bersama rakyat Meepago (Nabire, Dogiya, Deyai, Paniai dan intanjaya) pada senin, 2 juli 2010, pukul 15.00-16.30 di “NN” melahirkan pandangan-pandagan baru bahwa perubahan dan keselamatan rakyat papua hanya ada pada semangat dan kebangkitan rakyat itu sendiri.
Diskusi yang begitu a lot pun memberikan semangat perlawan kepada para peserta diskusi.
Pdt. Dr. Benny Giay dalam pemaparan materinya mengantarkan diskusi akan papua sekarang dan papua kedepannya. Dalam kelanjutannya, Pdt. Dr. Benny pun mengatakan bahwa Indonesia selalu menstigmanisasi orang papua bodoh, kumuh dan jorok. Selain itu juga, orang papua sering disebut kerah atau dalam bahasa jawa disebut ketek. Misalnya, dalam permainan sepak bola pun, ketika persipura bermain, oleh penonton sering melempari pisang bertandah kalau itu adalah kerah.
Stigma kebodohan, kumuh dan jorok itu dikatakan kepada dunia lain sehingga menghilangkan kepercayaan kapada orang papua. Selain itu, disisi lain Pdt. Dr. Benny Giay pun mengatakan bahwa posisi papua hendak harus ditinggihkan seperti Indonesia, sehingga papua pun bisa sama dengan Indonesia yakni menjadi pengemis, tidur dibawah kolom jembatan, menjadi manusia individualis tanpa memedulikan sesama dan lainnya.
Selain itu, Pdt. Dr. Benny Giay pun mengatakan bahwa banyak operasi yang dilakukan kini menambah luka orang papua karena papua sedang menuju kepada genosida yang besar. Bentuk aksi tgl 8-9 Juli 2010 adalah bagian aksi dan perlawanan dari sisa-sisa orang papua yang sedang dipunahkan. Selain operasi yang disebutkan, tapi juga bahwa banyak sekali masalah yang dialami rakyat papua baik kematian akibat kesehatan yang buruk, Gizi buruk, banyak rakyat yang tak bersekolah karena tidak memiliki uang dan fasilitas sekolah yang tidak ada, guru yang tidak ada, dan lainnya yang semuanya itu diseting untuk kepunahan dan marjinalnya orang Papua.
Banyak sekali peserta diskusi pun menyampaikan keluhkesah mereka dalam diskui itu bahwa otonomi khusus sudah gagal total, dan hal itu disampaikan oleh seorang peserta diskusi (nn). Ia pun mengatakan bahwa, di waris, khususnya di kampung Yuro Brabo, banyak sekali rakyat yang hidupnya sangat memprihatinkan. Banyak gizi buruk, kesehatan lain yang banyak mematikan warga, fasilitas kesehatan yang tak memadai, jalan yang rusak dan berkolam-kolam, sekolah yang hancur dan guru yang tidak aktif dan lainnya.
Banyak sekali masalah yang disampaikan oleh peserta diskusi lepas.
Kesimpulan itu kemudian disampaikan oleh Pdt. Dr. Benny Giay, bahwa orang Papua jangan bermipin kalau Indonesia akan bangun papua karena di Jawa saja banyak pengemis, banyak yang tidur di bawah kolom jembatan, banyak pengangguran. Itu orang Indonesia, dan negara tak mampu membangun dan melihat mereka, apalagi orang papua yang bangsanya beda dengan orang jawa.
Akhir dari itu, moderator (marthen goo) sambil menutup diskusi itu mengatakan bahwa, perubahan dan keselamatan hanya akan terjadi apabila rakyat bersatu bangkit dan melawan. Dan hal itu pun terjadi di negara-negara lain. Berdasarkan itu keselamtan hanya ada di orang papua sendiri. Oleh karenanya, orang papua harus semangat, bangkit dan melawan.
Catatan:
NN dan nn adalah nama tempat dan nama peserta diskusi yang inisialnya dan alamatnya dirahasiakan guna menghindari peneroran dari pihak militer atau intelijen terhadap yang bersankutan.
Oleh: marthen goo
Langganan:
Postingan (Atom)